Suara Pedagang soal Wacana Nama Jabar Jadi Sunda

Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda terus bergulir. Usulan tersebut bahkan sudah dibahas Komisi I DPRD Jabar untuk diteruskan ke tahap legislasi.

Usulan ini memicu respons beragam dari kalangan pedagang. Sambil berguyon, mereka menganggap wacana itu tidak mendesak untuk dibahas dalam waktu dekat.

Mahmud (56), salah seorang pedagang di kawasan BEC, menilai usulan tersebut kurang mendesak dibandingkan persoalan lain yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Asa (Serasa) enggak enak aja gitu, a, didengarnya. 'Provinsi Sunda', asa gimana gitu dibanding Provinsi Jawa Barat. Gitu kalau kata saya mah yang awam, yah," kata Mahmud saat berbincang dengan detikJabar, Jumat (3/7/2026).

Mahmud menilai masih banyak masalah krusial yang harus diselesaikan pemerintah, mulai dari urusan ekonomi hingga akses pendidikan yang lebih terjangkau.

"Rakyat mah kan BBM naik aja masih bisa haha, hihi, atuh, a. Jadi mending nyari yang pantes lah, yang dibutuhin sarerea (semua orang)," singkatnya.

Senada dengan Mahmud, Ganjar (37), pedagang kelontong di wilayah Dago, Kota Bandung, juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan perubahan nama Provinsi Sunda. Ia mempertanyakan nasib warga yang tinggal di wilayah dengan kultur berbeda seperti Cirebon dan Indramayu jika usulan ini disahkan.

"Kan di sana mah ngomongnya juga enggak pake Bahasa Sunda, masak mau dipaksain. Terus yang di Depok, Bekasi, kan lebih deketnya sama Jakarta, budayanya otomatis beda juga," ucapnya.

Bagi Ganjar, ada kebutuhan lain yang jauh lebih mendesak. Sementara itu, Sudiran (50), pedagang kopi di Masjid Istiqomah, Kota Bandung, mengaku hanya mengikuti perkembangan wacana yang tengah ramai dibahas tersebut.

"Kalau saya mah ikut-ikutan aja kang, setuju-setuju aja. Kalau emang dirasa penting, silakan diganti. Asalkan kebijakan buat rakyatnya juga jangan sampe dilupain, gitu aja," pungkasnya.