.webp)
Wacana lama yang telah diperjuangkan lebih dari satu dekade kini kembali mencuat. Usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mengemuka dan mendapat angin segar setelah dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, Kamis (2/7).
Bahkan, dari hasil rapat tersebut, para wakil rakyat menyepakati agar aspirasi ini dilanjutkan ke tahapan legislasi resmi. Mekanisme selanjutnya akan ditentukan oleh pihak DPRD Jawa Barat.
Namun, riuh rencana pergantian nama ini ternyata memicu sorotan tajam dari kalangan ibu-ibu atau emak-emak di Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satunya adalah Nuraeni (32). Ia mengaku keberatan dengan rencana tersebut. Di balik niat baik yang diusung, ia justru berharap pergantian nama itu tidak benar-benar terjadi.
"Jangan deh ya. Kebayang kan ngurus-ngurus administrasi gimana? Sekarang aja yang ngusur KTP masih susah, bahkan ada tuh bikin KTP harus pakai calo," kata Nuraeni saat dijumpai di salah satu coffee shop di kawasan Kopo, Bandung.
Ibu satu anak ini mengungkapkan, masih banyak persoalan lain yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan pemerintah ketimbang sekadar mengganti nama provinsi.
"Jujur aja, selama ini saya gak tahu provinsi mana yang pernah berganti nama. Lebih baik tata wilayah, masalah sampah, banjir dan masalah kerusakan alam. Buat apa nama diganti tapi wilayahnya tidak dijaga," ungkapnya.
Baca juga: Upaya Mengubah Nama Jawa Barat Jadi Sunda |
Meski keputusan pergantian nama ini belum final, ia berharap pemerintah bisa bersikap lebih bijak dalam menentukan skala prioritas.
"Lebih bijak saja. Masalah ekonomi yang lebih darurat, bukan pergantian nama saja," tambahnya.
Senada dengan Nuraeni, warga lainnya bernama Yulis (36) bahkan mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya wacana tersebut.
"Jujur, gak tahu ya, siapa itu yang mau ganti, pemerintah?" ujar Yulis heran.
Daripada sibuk mengurusi pergantian nama, Yulis menilai pemerintah seharusnya lebih fokus memikirkan masa depan Jawa Barat agar lebih baik lagi.
"Masa depan Jawa Barat yang harus dipikirkan, buat apa ganti nama tapi masih banyak masalah. Saya yakin itu tidak mudah dan murah," ucap Yulis.
Komentar serupa datang dari Dina (37). Ia juga mengaku buta terkait usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
"Gak tahu saya juga, siapa itu yang usulkan, warga atau keinginan pemerintah? Tapi mau warga atau pemerintah buat apa?," tanya Dina.
Dina tak bisa membayangkan betapa repotnya jika ia harus mengganti seluruh dokumen kependudukan, mulai dari KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga dokumen lainnya.
"Saya anak dua, satu di SMP dan satu di SD, KTP, KK, SIM ah semuanya kayanya terdampak. Nama-nama gedung, itu juga bakal diganti. Ujung-ujungnya pemborosan, anggaran lagi, pakai pajak lagi," kata Dina menggerutu.
Ia pun mempertanyakan urgensi di balik wacana tersebut dan meminta pemerintah fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
"Memang tak ada kepentingan lain? Gak usah dulu, mending pikirin yang lain," pungkasnya.
(wip/mso)
