Pro-Kontra Wacana Provinsi Sunda di Mata Gen Z

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali menggelinding ke ruang publik. Namun, bagi kalangan Generasi Z, usulan ini dinilai minim urgensi di tengah berbagai persoalan lain yang dianggap lebih mendesak.

Sabrina (26), warga Cibaduyut, mengaku sudah lama mendengar isu ini. Baginya, identitas Jawa Barat sudah sangat melekat dan tidak perlu diubah.

"Gausah, karena Jawa Barat sudah identik, kalau ada wacana pergantian nama enggak perlu, karena gak ada urgensi," katanya kepada detikJabar di Bandung, Jumat (3/7/2026).

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah mengambil keputusan. "Pemerintah harus serius mengkajinya, jangan mengiyakan, dampak kalau diganti, akan mempengaruhi beberapa aspek," ungkapnya.

Sabrina menambahkan bahwa dirinya sudah memantau isu ini sejak beberapa tahun silam. "Saya tahu isu ini sejak dua atau tiga tahun lalu, ternyata isu ini naik lagi," imbuhnya.

Alih-alih mengubah nama provinsi, Sabrina justru menyarankan pemerintah fokus pada pemekaran wilayah, seperti pembentukan Kabupaten Bandung Timur yang dinilai lebih mendesak.

"Bandung Timur sudah layak jadi wilayah sendiri, dengan jumlah penduduk banyak, luas wilayah, sama Cimahi juga luas Bandung Timur, jadi kayanya sisi urgensi mending ke pemekaran saja," tuturnya.

Senada dengan Sabrina, Fatur (22) juga mempertanyakan urgensi di balik wacana tersebut. "Belum tahu. gak ada urgensinya Sebaiknya tetap saja dipertahankan karena saya gak lihat urgensinya," ujar Fatur.

Ia mengkhawatirkan kerumitan birokrasi, terutama terkait pemutakhiran data kependudukan yang berpotensi menyulitkan warga. "Ribet banget, jadi berdampak buat masyarakat, tambah harus bulak-balik (urus catatan sipil) belum lagi ngantrinya, kalau pun bisa online kalau diserempakan kadang bisa eror," jelasnya.

Kritik tajam juga datang dari Gilang. Ia mendesak pemerintah menolak usulan tersebut karena dianggap tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang sedang sulit.

"Pemerintah kalau bisa harus menolaknya, karena gak ada urgensinya pergantian nama ini, masih banyak lebih penting yang harus dibahas dulu misalnya keamanan warga, sama kondisi ekonomi sekarang terhimpit, bahkan buat liburan saja gak kepikiran, lebih fokus ke bertahan hidup," tegasnya.

Di sisi lain, dukungan muncul dari Jovan (24). Sebagai warga asli, ia menilai perubahan nama bisa menjadi langkah strategis untuk promosi budaya di kancah internasional.

"Setuju. melestarikan Budaya Sunda di mata dunia," katanya. Meski mendukung, Jovan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada otoritas terkait. "Itu mah balik lagi ke pemerintah, setuju-setuju saja," tambahnya.

Namun, ia memberikan catatan agar langkah ini dikaji secara komprehensif agar tidak memicu efek domino di daerah lain. "Tapi ditakutkan provinsi lain bisa ikut-ikutan, ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, bukan hanya usulan daerah, tapi harus disetujui pusat," pungkasnya.