Anggota DPRD Bandung Desak Realisasi TPPAS Legok Nangka

Kota Bandung kembali menghadapi masalah dalam pengelolaan sampah. Ada ribuan ton tumpukan yang tak terbuang, dan akhirnya menimbulkan dampak signifikan di lapangan.

Pemkot Bandung kemudian mencoba mengusulkan agar bisa menetapkan status darurat sampah. Namun Pemprov Jawa Barat memutuskan untuk menolak usulan tersebut, dan lebih mengedepankan pendekatan berbeda.

Pemprov Jabar rencananya akan memberi bantuan alat pengolah sampah di setiap kelurahan. Bantuan ini diharapkan bisa menekan jumlah timbulan, terutama di lingkungan rumah tangga.

Opsi tersebut tak luput mendapat sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Andri Rusmana mengatakan, masalah sampah di Kota Bandung tak hanya menjadi persoalan pemerintah kota, namun juga merupakan tanggung jawab dari Pemprov Jabar.

"Persoalan sampah di Kota Bandung tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah pemerintah kota. Ini sudah menjadi ranah dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena menyangkut kebijakan regional terkait TPA Sarimukti dan keterlambatan Legok Nangka," katanya, Selasa (9/6/2026).

Andri kemudian mencontohkan masalah sampah yang terjadi di TPS Pasar Ciwastra. Menurutnya, fenomena itu sudah jadi kondisi darurat yang harus segera dicari solusi penanganannya oleh Pemkot Bandung maupun Pemprov Jabar.

Untuk itu, Andri ikut mendesak Pemprov Jabar untuk tidak membatasi pembuangan sampah ke TPA Sarimukti. Pihaknya juga mendesak pemprov agar segera mempercepat realisasi pembangunan TPPAS Legok Nangka.

"Dari sisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada beberapa langkah strategis yang harus segera dilakukan. Jangan membatasi kuota atau penjatahan sampah ke Sarimukti secara kaku, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat kota atau kabupaten. Penumpukan di TPS akan terus terjadi jika ritase dibatasi sementara produksi sampah harian tetap tinggi," ungkapnya.

"Kemudian percepat realisasi TPPAS Legok Nangka. Jangan sampai proyek strategis ini terus molor sementara kota atau kabupaten di Bandung Raya setiap hari menghadapi ancaman darurat sampah," tegasnya menambahkan.

Menurut Andri, TPA Sarimukti harus menjalankan sistem landfill mining demi memperpanjang usia tempat tersebut. Opsi ini kata dia, jadi pilihan realistis untuk menangani sampah di kawasan Bandung Raya.

"Pemprov Jabar dan Pak KDM perlu melihat persoalan ini secara utuh. Masalah sampah di Bandung bukan semata karena pengelolaan di kota atau kabupaten, tetapi juga karena adanya pembatasan pembuangan ke Sarimukti yang membuat sampah tertahan di TPS-TPS lingkungan," pungkasnya.