.webp)
Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur belum kantongi dokumen pengelolaan lingkungan untuk pengolahan limbah. Bahkan tercatat masih ada puluhan dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Meski belum mengantongi izin lengkap, SPPG atau dapur MBG tersebut sudah beroperasi dan melayani pemberian MBG ke sekolah-sekolah.
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur tercatat ada 337 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Cianjur. Namun, baru enam dapur yang memiliki Intalasi Pengelolaan Limbah Air Limbah (IPAL) dan SPPL.
"Ada sekitar 171 SPPG yang punya IPAL tapi belum punya SPPL. Dan ada 160 dapur yang belum sama sekali punya IPAl dan SPPL. Kalau yang sudah lengkap baru ada enam dapur," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur Komarudin, Jumat (5/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: 7 Fakta Mafia Titik Dapur MBG di Cianjur |
Menurut dia, meskipun sudah memiliki IPAL, SPPG diwajibkan mengurus dokumen pengelolaan limbah atau SPPL.
"Ya meskipun sudah punya IPAL, tetap harus punya SPPL. Memastikan jika IPAL-nya sesuai dengan ketentuan," kata dia.
Dia mengatakan, seharusnya setiap dapur mengurus terlebih dahulu IPAL dan SPPL sebelum beroperasi.
"Seharusnya izin dulu dilengkapi, terutama kaitan IPAL dan SPPL, bukan beroperasi dulu baru mengurus izinnya," kata dia.
Komarudin mengatakan pihaknya akan menyurati setiap SPPG untuk segera membuat IPAL dan mengurus dokumen pengelolaan limbah.
"Kalau ada yang tidak mengindahkan kami akan laporkan ke BGN. Nanti biar dari BGN yang mengevaluasi, apakah ada sanksi atau tidaknya itu ranah BGN," kata dia.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mengungkapkan jika dari 337 dapur MBG yang sudah beroperasi, baru 278 dapur yang mengantongi SLHS.
"Baru 82 persennya yang memiliki SLHS," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Made Setiawan.
Menurutnya, selain itu ada sekitar 32 dapur yang sudah mengajukan SLHS. Namun ada sekitar 27 dapur yang belum sama sekali mengurus atau mengajukan SLHS.
"Kami harap segera menyelesaikan dokumen SLHS. Karena ini untuk memastikan kegiatannya sesuai standar kehigienisan dan sesuai sanitasinya," kata dia.
(dir/dir)
