.webp)
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Barat tengah dihadapkan pada serangkaian persoalan di lapangan.
Persoalan tersebut mulai dari macetnya pencairan dana operasional yang memaksa dapur di Pangandaran tutup, maraknya mafia jual beli titik dapur yang memakan korban hingga miliaran rupiah di Cianjur, hingga keluhan orang tua murid terkait variasi menu makanan di Sukabumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Kabupaten Pangandaran, krisis pendanaan mulai memukul operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu dapur MBG, yakni SPPG Babakan 4, terpaksa berhenti beroperasi sementara terhitung sejak tanggal 4 Juni 2026.
Laporan khusus bernomor 039/SPPG-Babakan 4/VI/2026 menyebutkan bahwa langkah ini diambil lantaran belum terealisasinya pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator Wilayah SPPG Pangandaran Gugun Wiguna membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, langkah penghentian sementara diambil untuk menghindari penggunaan dana talangan.
"Karena tidak boleh ada dana talang, lebih baik kalau memang uangnya belum cair lebih baik berhenti operasional sementara," kata Gugun kepada detikJabar, Kamis (4/6/2026).
Gugun mengungkapkan bahwa masalah ini tidak hanya menimpa satu lokasi saja. Potensi serupa juga membayangi puluhan dapur lainnya di Pangandaran.
"Sementara ini, yang sudah berhenti operasional sementara satu, dua SPPG ada juga yang sudah mengajukan berhenti operasional sementara," katanya.
Saat ditanya mengenai kejelasan nasib SPPG lainnya ke depan, Gugun mengaku belum bisa memberikan banyak kepastian.
"Memang saya juga belum dapat informasi lebih lanjut seminggu kedepan dan seterusnya. Kita ikuti saja yang saat ini," ujarnya.
Begitu pula saat disinggung terkait isu pengadaan barang lainnya di luar operasional dapur.
"No coment. Cuman terkait yang ditanyakan sejauh ini, belum sampai soal kendaraan sepeda motor listrik, kaos kaki dan sebagainya," ucap dia.
Jika di Pangandaran terkendala dana pusat, persoalan di Kabupaten Cianjur justru lebih gelap. Praktik penipuan bermodus jual beli titik dapur MBG marak terjadi dan menelan banyak korban.
Iza (bukan nama sebenarnya), salah seorang mitra dapur, mengaku pernah didatangi oknum tak bertanggung jawab yang menawarkan titik baru dengan harga selangit.
"Benar ada beberapa orang yang datang, menawarkan kepada saya titik baru. Tapi harus bayar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta per titik, tergantung lokasi," kata dia, Kamis (5/6/2026).
Untuk meyakinkan calon korbannya, para pelaku berani membawa-bawa nama petinggi di BGN.
"Saya telusuri dia bukan orang BGN, tapi dia mengaku punya akses ke BGN dan mencatut beberapa nama. Sehingga kalau memang tidak hati-hati pasti sudah tergiur," kata dia.
Cerita serupa diungkapkan oleh IS, mitra dapur lainnya yang juga kerap ditawari jalur pintas dengan biaya fantastis.
"Mintanya mulai dari Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. Itu hanya bayar untuk titik, belum lagi untuk pembangunan dapur dan biaya operasional," kata dia.
Menghindari risiko tersebut, IS menegaskan dirinya lebih memilih jalur yang sah.
"Mending pakai jalur resmi dan persyaratan dilengkapi, daripada beli titik begitu," kata dia.
Ia juga menyoroti dampak buruk dari praktik mafia ini, di mana jumlah dapur di Cianjur melonjak tanpa izin yang jelas.
"Banyak juga yang lokasinya berdekatan, sehingga saling ambil penerima manfaat. Makanya saya juga mendukung pengungkapan praktik jual beli titik dapur ini," kata dia.
Nahas, nasib baik IS dan Iza tidak berpihak pada Elis (bukan nama sebenarnya). Ia menjadi salah satu korban dengan kerugian yang sangat fantastis. Selain menyetor uang untuk titik dapur, Elis juga diminta membangun fasilitas dengan iming-iming sistem penggantian biaya (reimburse).
"Kalau saya dijanjikan untuk mendapatkan titik, tapi juga diminta untuk membangun dapurnya. Katanya nanti setelah selesai akan diganti. Jadi uang pembangunan kembali, kemudian saya bisa turut menjadi pengelola dapurnya," kata dia.
Namun nahas, janji manis itu berujung petaka. Titik dapur yang dijanjikan ternyata palsu, dan sang oknum raib ditelan bumi.
"Orang yang menjanjikannya langsung menghilang. Saya sudah keluar uang lebih dari Rp 1 miliar. Itu untuk bayar dua titik dapur dan biaya pembangunan dapur yang saat ini sudah selesai 40 persen. Jadi pembangunan mangkrak, soalnya uangnya kan habis tidak diganti," kata dia.
Elis memastikan bahwa kejahatan berkedok program pemerintah ini memakan banyak korban di Cianjur.
"Bukan hanya saya, tapi banyak korbannya. Yang kenalan saya saja ada belasan yang jadi korban," pungkasnya.
Sementara itu, dari sisi penerima manfaat, polemik program MBG bergeser pada protes terkait menu makanan. Di SDN Cibodas, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, sejumlah orang tua murid mengeluhkan isi kotak makan yang diterima anak-anak mereka hingga viral di media sosial.
Orang tua menyoroti menu yang dianggap kurang memadai karena hanya berisikan nasi, nugget, tiga butir anggur, dan kacang kedelai.
Menanggapi ramainya keluhan tersebut, Pengawas Gizi dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Cidahon, Asti Rusmiati, angkat bicara.
Ia menjelaskan bahwa pemberian makanan beku (frozen food) seperti nugget sengaja dilakukan sebagai siasat variasi dan efisiensi.
"Padahal menu nugget baru pernah dua kali, nggak sering. Yang bareng spaghetti satu kali, sekarang satu kali. Kecuali sebagai pengganti kalau kekurangan bahan baku," ungkap Asti, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).
Asti menyebutkan bahwa penyesuaian lauk pauk sangat penting untuk menjaga ketersediaan dana operasional sekaligus menghindari kebosanan pada siswa.
"Kemarin kepikiran karena menghemat anggaran biar nggak minus, karena khawatirnya bosen dan pasti komplain kalau telor atau bakso karena terlalu sering. Sebenarnya kalau dibilang bergizi atau nggak mah, tergantung," tuturnya.
Terkait kritik gizi pada makanan pabrikan, ia memastikan porsinya sangat dibatasi dan selalu diimbangi dengan lauk pendamping lainnya.
"Intinya menu ini disajikan baru dua kali, ini tidak terhitung sering. Kalau sesekali boleh, cuma kalau konsumsi berlebih dan terlalu sering mungkin itu yang nggak baik. Terus kan ini dikombinasikan juga dengan makanan sehat lainnya seperti sayuran dan buah," urai Asti.
Sebagai jaminan tambahan, Asti memastikan bahwa makanan pabrikan yang masuk dalam daftar menu MBG sudah memiliki legalitas edar.
"Kalau secara izin edar juga, nugget-nya sudah ada label BPOM-nya," pungkasnya.
