.webp)
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun sistem pengolahan sampah di setiap kelurahan di Kota Bandung mulai dimatangkan. Program ini diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp 350 juta untuk setiap unit mesin pengolah sampah.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengungkapkan kebutuhan anggaran tersebut sedang dibahas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat. Saat ini, pemerintah sedang mengalkulasi total kebutuhan berdasarkan jumlah kelurahan yang akan menjadi lokasi penempatan alat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedang dibahas, tapi Kepala Bappeda saya tanya nilai satuannya sudah ada tinggal dihitung berapa kebutuhannya karena di Kota Bandung ada 151 kelurahan, nanti dihitung tinggal lahannya satu titik itu 100 meter persegi," kata Buky, Kamis (4/6/2026).
Berdasarkan perhitungan awal, jika seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung disuntik satu unit mesin, maka total anggaran yang dibutuhkan bisa menembus angka Rp 52 miliar. Namun, angka tersebut masih akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
"Kalau gak salah ya, saya khawatir salah karena soal anggaran, kurang lebih di angka Rp350 juta satu unitnya," ujarnya.
Menurut Buky, pembahasan tidak hanya menyangkut pengadaan mesin, tetapi juga kesiapan lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Sebab, setiap unit membutuhkan lahan sekitar 100 meter persegi yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung.
"Itu kan harus disediakan oleh pemerintah Kota," ucapnya.
 Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa. (Foto: Istimewa) |
Oleh karena itu, koordinasi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung menjadi sangat krusial agar program ini tidak terganjal persoalan lahan maupun pembangunan fasilitas pendukung di kemudian hari.
"Dibicarakan juga soal pembangunan tempatnya, jangan sampai lahan ada, alat ada tapi ada masalah untuk pembangunan tempatnya," katanya.
Buky menjelaskan, program ini merupakan bagian dari solusi jangka panjang yang disiapkan Pemprov Jabar untuk mengurai benang kusut persoalan sampah di Kota Bandung. Ia mengaku telah membahas langsung rencana strategis tersebut dengan Gubernur Dedi Mulyadi dan Kepala Bappeda Jawa Barat.
"Saya sudah bicara dengan Gubernur dan Kepala Bappeda, Pemprov Jabar akan membantu pengadaan mesin pengolah sampah di tiap kelurahan, satu mesin satu kelurahan dan itu nanti akan diolah menjadi rdf, briket ya nanti bisa dipakai," ungkapnya.
Melalui teknologi tersebut, sampah akan diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif berbentuk briket yang dapat dimanfaatkan oleh sektor industri. Sistem ini disiapkan untuk memangkas ketergantungan akut Kota Bandung terhadap TPA Sarimukti yang kapasitasnya kian kritis.
Buky juga memastikan teknologi yang akan digunakan berbeda dengan insinerator yang sebelumnya sempat menuai sorotan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena menggunakan metode pembakaran.
"Justru ini menjawab mesin isinerator karena dilarang Kementerian LH, mesin ini tidak dibakar, tapi langsung dicetak menjadi briket nanti dimanfaatkan," pungkasnya.
(ral/orb)
