.webp)
Pemkot Bandung bersama Pemprov Jawa Barat baru saja menertibkan ratusan kios PKL di kawasan Cicadas Market. Pembongkaran tersebut dilakukan sebagai langkah penataan kawasan yang diproyeksikan menjadi jalur proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Kini, trotoar di Cicadas Market pun sudah tampak lebih nyaman dilalui pejalan kaki usai lapak PKL di sana dibongkar. Meski demikian, DPRD Kota Bandung tetap mendorong penyelesaian jangka panjang, terutama bagi pedagang yang kehilangan mata pencaharian.
"Penertiban PKL di kawasan Cicadas harus dipandang sebagai upaya penataan kota yang tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Pemerintah Kota Bandung tentu memiliki kewajiban menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan ruang publik," kata Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Andri Rusmana, Sabtu (23/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Andri, pemerintah harus tetap menyediakan solusi bagi ratusan PKL Cicadas Market karena saat ini mereka tak bisa kembali berdagang setelah lapak jualannya dibongkar.
"Namun di sisi lain, para PKL juga adalah masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Karena itu pendekatannya tidak boleh hanya penertiban semata, tetapi juga solusi jangka panjang," tuturnya.
Andri mendorong agar Pemkot Bandung menyiapkan langkah solusi jangka pendek bagi PKL. Salah satunya melalui relokasi tempat jualan agar para pedagang tidak kehilangan penghasilan.
"Saya mendorong Pemkot Bandung agar penataan ini dibarengi dengan langkah konkret, seperti penyediaan lokasi relokasi yang layak, strategis, dan memiliki potensi pembeli, sehingga PKL tidak kehilangan penghasilan. Selain itu perlu ada program pendampingan, pelatihan usaha, akses permodalan, hingga peluang pekerjaan lain bagi warga yang terdampak," ujarnya.
"Dari sisi kemacetan, tentu penataan PKL diharapkan bisa membantu memperlancar arus lalu lintas dan mengembalikan fungsi trotoar maupun badan jalan. Namun persoalan macet di Cicadas tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban PKL saja. Harus ada penataan parkir, rekayasa lalu lintas, pengawasan transportasi, serta penegakan aturan secara konsisten."
"Intinya, kota harus tertib, tetapi rakyat kecil juga harus tetap bisa hidup dan mencari nafkah. Pemerintah harus hadir menghadirkan keseimbangan antara penataan kota dan perlindungan masyarakat kecil," pungkasnya.
Simak Video "Menginap di Hotel Nyaman di Bandung, Menikmati Liburan "
[Gambas:Video 20detik] (ral/mso)
