Nasib PKL Cicadas: Lapak Digusur, Relokasi Masih Wacana

Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Cicadas dibongkar pada Senin (18/5/2026). Proses pembongkaran berlangsung alot lantaran sempat ada penolakan.

Pembongkaran lapak PKL Cicadas merupakan bagian dari proses proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang saat ini sedang memasuki fase pembangunan. Proses pembongkaran lapak PKL di Cicadas dimulai sekitar pukul 15.00 WIB setelah kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke kawasan tersebut.

Tidak lama berselang, sejumlah bangunan dirobohkan oleh petugas. Namun, pembongkaran lapak mengalami kendala dari warga yang tidak setuju terhadap penggusuran yang dinilai dilakukan secara tiba-tiba.

Masih ada sejumlah lapak yang belum dibongkar mengingat gesekan dengan warga berlangsung cukup lama. Sekretaris Kelurahan Cicadas Denny Prasetya mengatakan rencana pembongkaran telah disampaikan jauh-jauh hari, dan penggusuran lapak telah memasuki tahap kedua. Namun, ia menyebut pembongkaran hari ini bersifat mendadak akibat kehadiran Dedi Mulyadi.

"Ini sebetulnya pemberitahuan untuk pembongkaran sudah lama, bahkan sudah 2 tahap. Ini tahap ketiga sebetulnya. Tahap pertamanya Waktu bulan April, awal April, terus bulan Mei. Mei awal ya baru sekarang. Cuma yang ini memang nggak ada (pemberitahuan), Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang datang langsung kita dibongkar," ungkap Denny Prasetya.

Ia menuturkan proses pembongkaran lapak PKL di Cicadas akan kembali dilanjutkan pada esok hari agar para pedagang memiliki waktu untuk mengemas barang-barang di lapak mereka masing-masing. "Kalau sekarang Pak Gubernur ingin semua dibongkar. Jadi kesepakatan barusan yang seharusnya sekarang ditunda sampai besok dilanjut lagi. Buat prepare para pedagang beres-beres dulu," katanya.

Denny mengatakan penundaan tersebut dilakukan agar pedagang lebih siap ketika pembongkaran dilakukan. Ia juga menjelaskan skema relokasi dan kompensasi masih dalam tahap wacana serta belum diinformasikan secara menyeluruh kepada pedagang yang terdampak. Selain itu, tanggung jawab masalah pembongkaran ini dialihkan langsung ke Pemprov Jabar.

"Karena pada dasarnya kan ini tanah pemerintah. Buat relokasi belum ada, belum ada rencana lebih lanjut seperti apa kelanjutannya. Karena nanti ini untuk berikutnya itu langsung dari provinsi, dalam hal ini KDM langsung kepada pedagang," ujar Denny.

Sejumlah pedagang merasakan dampak dari pembongkaran tersebut, salah satunya Tetty (32) yang menyaksikan lapak dagangannya dirobohkan. Ia mengaku cukup terkejut karena prosesnya dilakukan secara mendadak dan mengungkapkan kekecewaannya atas peristiwa tersebut.

"Dadakan, dikirain Bapak (Dedi Mulyadi) datang silaturahmi, kami ramai-ramai ke sana. Setelah balik lagi ke sini, malah dibongkar. Saya juga sampai menggigil mau menutup barang saya. Kasihan tuh bapak yang di sana, kalau nggak dipertahankan (oleh warga) habis juga tadi. Kasih pemberitahuan kek, kami juga tidak akan membangkang, kami juga mengerti kami dagang di tempat pemerintah," ungkap Tetty.

Tetty dan warga sekitar menyadari lapak pedagang tersebut berdiri di lahan pemerintah. Namun, kurangnya solusi terhadap pedagang yang terdampak menjadi inti kekecewaan mereka. Ia berharap adanya solusi nyata seperti relokasi atau kompensasi bagi para pedagang yang sebelumnya sempat direncanakan.

"Tidak ada sama sekali, dari hari pertama pun tidak ada. Cuma jelas-jelas panggil pedagang rapat, mungkin dulu. Sampai sekarang belum ada informasi lagi. Minimal kompensasilah, mau setahun juga yang penting terlaksana," ujar Tetty.