.webp)
Pansus 15 DPRD Kota Bandung telah memparipurnakan pembahasan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung 2025. Sejumlah catatan pun telah dituangkan untuk menyempurnakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Paripurna LKPJ Wali Kota Bandung dilaksanakan pada Senin (11/5) di DPRD Kota Bandung. Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengatakan, rekomendasi DPRD merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Penyampaian rekomendasi ini menjadi bagian dari evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik yang telah dijalankan Pemerintah Kota Bandung sepanjang tahun anggaran 2025," katanya dikutip Rabu (13/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pembahasannya, DPRD turut memberikan sejumlah masukan terkait penguatan kualitas belanja daerah, peningkatan pelayanan publik, pengembangan iklim investasi, optimalisasi aset daerah, serta penguatan reformasi birokrasi.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar program-program pembangunan terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, pembahasan LKPJ dilakukan melalui prinsip kemitraan, objektivitas, transparansi, dan profesionalitas. Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan DPRD diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
"Catatan strategis dan rekomendasi DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan Kota Bandung berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa seluruh masukan, saran, dan rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung dalam penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan ke depan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(ral/dir)
