.webp)
Sebanyak 270 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung memproduksi sekitar 50-60 ton timbulan sampah per hari. Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, sampah tersebut belum diolah dan masih dibuang ke TPA Sarimukti.
Akibatnya, Kota Bandung membutuhkan tambahan kuota pembuangan. Hal ini dipicu adanya beberapa penanganan sampah yang seharusnya tidak masuk dalam skema kuota pembuangan yang dilakukan DLH Kota Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permasalahan sampah baru di Kota Bandung ini mendapatkan sorotan dari pakar pengelolaan sampah Universitas Islam Bandung (Unisba), Mohamad Satori. "Itu adalah hal tidak terpikirakan dan dipikirkan oleh SPPG, wajar jadi hasilkan sampah yang banyak dan ini mengkhawatirkan," kata Satori saat dihubungi detikJabar, Kamis (7/5/2026).
Selain itu, menurut Satori, seharusnya pengelola SPPG menyiapkan makanan yang tidak menimbulkan banyak sampah. Hal tersebut harus diminimalisasi sejak awal. "Restoran yang selama ini berjalan bisa melakukan itu," ujarnya.
Karena timbulan sampah organik dapur (SOD) dari SPPG cukup banyak, pengelolaannya harus diperhatikan dan dianggarkan biayanya secara khusus.
"Harus ada alokasi anggaran untuk mengelola SOD. Forum Bank Sampah Jabar siap bantu olah sampah organik dapurnya," ujar Satori yang juga Ketua Forum Bank Sampah Jabar.
"Saya kira solusinya karena ini sudah berjalan, ini cukup memprihatinkan di saat kita kurangi sampah, ada program baru malah hasilkan sampah, ini harus ditangani serius," tambahnya.
Menurut Satori, pada bulan puasa lalu, kemasan buah yang diberikan kepada siswa menjadi masalah sampah baru karena kemasannya tidak bisa diolah dan hanya menjadi residu. "Bahkan ada kelapa mentahan dan dimasukan plastik, pengelola harus berpikir bagaimana tidak nyampah," ujarnya.
Satori menyebut sudah ada SPPG di Cileunyi yang bekerja sama dengan Forum Bank Sampah Jabar untuk pengelolaan SOD. Namun, kerja sama tersebut masih bersifat perorangan dan belum banyak diikuti SPPG lainnya.
Satori menyebut SPPG harus bekerja sama dengan pihak yang biasa mengelola SOD. Pihaknya menemukan kasus adanya SPPG yang SOD-nya ditarik dan dimintai uang, namun sampahnya tidak dikelola. Sampah hanya diangkut dari SPPG dan dibiarkan menumpuk di sembarang tempat.
Beragam pengelolaan SOD bisa dilakukan oleh SPPG, karena menurut Satori SOD didominasi sampah organik.
"Bisa buat bata terawang, maggot atau kerja sama dengan peternak. Sederhana bikin kompos, dengan sistem magot juga bisa dan berikutnya bisa untuk peternakan, memang perlu dipikirkan serius tata kelolanya, punya instalasi pengolahan sampah organik atau dikerjasamakan," tuturnya.
Masalah SOD juga harus menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN), bahkan Presiden yang menggulirkan program ini.
"Kalau sampah SPPG bisa dieksekusi tingkat kota kabupaten boleh saja, tapi ini jadi fenomena nasional, saya kira harus dipikirkan secara nasional, presiden sendiri, berpikir bagaiamana mengatasi sampahnya di Jabar, Forum Bank Sampah Jabar siap," pungkasnya.
(wip/sud)
