.webp)
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman untuk mengecek celah potensi korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik," kata Dudung di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Dudung enggan menjelaskan celah lain yang berpotensi memunculkan ketimpangan. Ia memastikan akan mengecek langsung ke lapangan untuk memeriksa potensi ketimpangan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan makanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ah nanti, banyak, jangan saya buka semua di sini ya," ujarnya.
"Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan," lanjut Dudung.
Dapur Disetop Operasionalnya tapi Masih Terima Insentif
Dudung juga akan memeriksa laporan mengenai SPPG yang ditutup tapi insentif masih berjalan lancar. Hal ini merujuk data Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengungkap sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia disetop sementara. Ribuan dapur MBG ternyata tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.
"Ah justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu," ujarnya.
Arahan Prabowo
Lebih lanjut, Dudung mengungkap arahan Presiden Prabowo untuk memeriksa celah potensi ketimpangan di program prioritas nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memperkuat kolaborasi.
"Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, 'Pak Dudung, coba dicek'. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait," ujarnya.
"Minta doanyalah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu," lanjut Dudung.
Respons DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terhadap Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengecek celah korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut arahan itu sebagai tanda Prabowo tak main-main mengawal MBG.
"Program MBG ini kan prioritas presiden, dan target presiden tidak main-main," kata Irma saat dihubungi, Kamis (7/5/2026).
Irma melihat Prabowo ingin MBG membuat anak Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan otak, IQ-nya meningkat, hingga membuka lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi.
"Tentu presiden tidak ingin program prioritas ini tidak sesuai target," imbuhnya.
Lebih lanjut, Irma juga menyoroti pernyataan Prabowo ini juga menandakan isu-isu seputar MBG sampai ke telinganya. Sehingga, kata dia, wajar Prabowo memberi atensi khusus terhadap MBG.
"Berbagai macam issue terkait pelaksanaan program ini memang mengemuka dan itu mungkin sampai ke telinga presiden. Jadi wajar saja jika kemudian presiden meminta pengawalan dari KSP turun tangan," ucap dia.
Selain itu, Irma menyebut anggaran yang digelontorkan untuk MBG juga sangat besar. Prabowo ingin anggaran itu betul-betul dipakai sesuai peruntukannya.
"Anggaran untuk mewujudkan hal tersebut sangat besar, untuk itu pelaksanaannya juga harus profesional dan accountable, agar antara pengeluaran dana dan target sesuai yg diharapkan presiden," tuturnya.
