.webp)
Arah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2027 mulai bergeser. Jika sebelumnya fokus pembangunan bertumpu pada infrastruktur kewenangan provinsi, kini alokasi APBD diarahkan lebih luas hingga menyentuh kabupaten atau kota bahkan desa.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengungkap perubahan ini dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RKPD 2027. Ia menegaskan, proses perencanaan tetap berjalan sesuai sistem berjenjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesuai Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tentunya perencanaan itu berjenjang. Kemarin sudah dilakukan Musrenbang di tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan, Musrenbang di tingkat kota/kabupaten, se-Jawa Barat sudah semua," ujar Iswara, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, Musrenbang tingkat provinsi menjadi titik temu seluruh aspirasi sebelum dibawa ke level nasional. Namun yang paling mencolok, kata dia, adalah perubahan orientasi kebijakan di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
"Tahun ini Pak Gubernur, dan DPRD, orientasinya mulai berubah. Sekarang sudah mulai ke kewenangan kabupaten atau kota. Nah ini yang menarik," katanya.
Anggaran Turun ke Akar Rumput
Perubahan arah ini membuat program pembangunan tak lagi terpusat, melainkan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Mulai dari pembangunan jalan lingkungan desa, penerangan jalan, fasilitas Posyandu, hingga penguatan layanan Puskesmas termasuk pengadaan ambulans.
Tak hanya itu, skema bantuan juga diperluas. Pemerintah kembali membuka ruang hibah dan bantuan sosial yang sebelumnya sempat dibatasi.
"Bahkan hibah dan bansos pun sekarang bisa. Jadi dalam kamus usulan yang sekarang, itu ada 7 item untuk bantuan ke desa, ada 19 item bantuan keuangan kabupaten kota, ada 34 item untuk hibah, dan ada 2 item untuk bansos," paparnya.
Dengan skema tersebut, Iswara menilai distribusi anggaran akan jauh lebih merata hingga ke level paling bawah.
"Ini sekarang nampaknya anggaran APBD Jawa Barat TA 2027 akan banyak yang dialokasikan ke kabupaten/kota, ke kecamatan, bahkan ke desa. Ini yang sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya," tegasnya.
Realitas Anggaran dan Prioritas
Meski arah kebijakan berubah, besaran APBD 2027 masih belum bisa dipastikan. DPRD masih menunggu hasil evaluasi dan audit keuangan.
"Kalau untk Volume APBD TA 2027 kita masih menunggu Evaluasi Semester I dan Prognosis 6 bulan kedepan, kemudian penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA 2027," ujarnya.
Iswara juga menegaskan, banyaknya usulan dari masyarakat tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Pada akhirnya tetap akan dibuat prioritas. Pasti kebutuhannya tinggi, ajuannya banyak sekali, tapi likuiditas kita terbatas," katanya.
Di tengah perubahan kebijakan ini, sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Namun yang juga menjadi sorotan adalah dibukanya kembali peluang hibah untuk pesantren, yayasan, hingga masjid.
"Sekarang sudah dibuka menunya, hibah kepada pesantren, kepada yayasan, kepada masjid, sekarang dimungkinkan, jadi tag line Jabar Istimewa makin terbukti, Lembur Diurus, Kota Ditata," pungkasnya.
(bba/sud)
