.webp)
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 tak hanya memuat arah kebijakan pemerintah, tetapi juga mendapat sejumlah catatan dari DPRD Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono menegaskan pembangunan di Jabar ke depan harus tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga persoalan ekonomi dan sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sektor infrastruktur, Ono menilai konektivitas masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus dituntaskan secara menyeluruh, tidak hanya di level provinsi.
"Prioritas pembangunan di Jawa Barat yang masih fokus terkait dengan konektivitas, terutama terkait dengan jalan. Jalan dengan berbagai kelengkapannya termasuk dengan PJU," ujar Ono usai hadir dalam Musrenbang, Rabu (15/4/2026).
Ia menekankan, konektivitas tidak boleh terputus di satu titik saja, melainkan harus terintegrasi dari tingkat paling bawah hingga nasional.
"Kami dorong juga konektivitas itu juga sampai ke jalan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dan desa. Sehingga, konektivitas itu tidak terputus dari mulai jalan usaha tani, jalan desa, jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, dan jalan nasional," jelasnya.
Selain infrastruktur, DPRD juga mendorong agar Pemprov Jawa Barat lebih agresif dalam menangani persoalan ekonomi yang saat ini dinilai belum stabil, khususnya masalah pengangguran dan kemiskinan.
"Yang kedua, kami tadi juga mendengar bahwa sudah saatnya Pemprov Jawa Barat beserta kabupaten/kota untuk mengurusi terkait dengan masalah ekonomi. Bagaimana pengangguran harus diatasi, bagaimana kemiskinan harus diatasi, dengan mendorong program-program yang langsung menyentuh ekonomi rakyat," katanya.
Di sektor sosial, Ono turut menyoroti dampak kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan BPJS Kesehatan. Ia meminta adanya kolaborasi kuat antara pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat miskin tetap mendapatkan layanan kesehatan.
"Yang ketiga di bidang sosial dengan kebijakan pemerintah pusat yang memutus peserta BPJS, yang JKN itu, di mana tidak dianggarkan lagi oleh APBN," ujarnya.
"Maka Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Jawa Barat melakukan kerja sama terkait dengan pembiayaan warga yang tidak mampu, yang tidak terdaftar dalam BPJS yang ditanggung oleh pemerintah pusat, oleh APBN," lanjut Ono.
Menurutnya, skema pembiayaan langsung ke rumah sakit menjadi solusi agar masyarakat tetap terlindungi.
"Artinya Pemprov, Pemkab, dan Pemkot itu langsung bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk untuk membiayai secara langsung warga masyarakat yang sakit yang tidak mampu," ucapnya.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan dalam APBD 2027 harus difokuskan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan.
"Tapi intinya APBD Provinsi Jawa Barat 2027 nanti untuk bisa mendorong bagaimana kondisi ekonomi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja untuk bisa tertangani dengan baik," jelasnya.
Soal Plaza Gedung Sate
Di sisi lain, Ono juga menanggapi penataan kawasan Gedung Sate yang bakal terintegrasi dengan Lapangan Gasibu dengan pembangunan Plaza. Menurutnya, proyek tersebut perlu dikaji secara matang, terutama dari sisi urgensi dan dampak anggaran.
"Tentunya kan nanti akan kita bahas urgensinya seperti apa. Tadi yang disampaikan oleh Gubernur itu kan mengembalikan fungsi Gedung Sate yang sebenarnya, yang merupakan kan identitas Jawa Barat, identitas Kesundaan," katanya.
Ia menilai konsep integrasi antara kantor gubernur dan ruang publik seperti lapangan memiliki nilai simbolik yang kuat dan telah menjadi ciri khas di berbagai daerah.
"Di mana biasanya kantor gubernur harus menyatu dengan lapangan, harus menyatu dengan alun-alun. Karena simbolisasinya itu kan Kantor Gubernur dan lapangan itu menjadi sarana bertemunya antara rakyat dengan para pemimpinnya," katanya.
Namun demikian, DPRD tetap mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tersebut tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
"Terkait dengan anggaran ya, tentunya ini menjadi kajian ya, kita semua. Dan tentunya saya yakin kalaupun kita setuju terkait dengan hal itu, tidak akan membebani anggaran-anggaran lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat," pungkasnya.
(bba/orb)
