.webp)
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menata kawasan Gedung Sate dengan pembangunan plaza terintegrasi hingga menyambungkan ke Lapangan Gasibu menuai sorotan. Proyek senilai Rp15,82 miliar itu dinilai perlu dikaji dari sisi prioritas kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Ronny Hermawan, menilai rencana tersebut terkesan kurang tepat jika melihat kondisi saat ini. Ia menyinggung bahwa kawasan tersebut sejatinya belum lama direnovasi dan masih dalam kondisi baik.
"Ironis juga sih. Masih bagus kondisinya dan belum lama renovasi Gedung Sate dan Plaza Gasibu waktu Gubernur Ridwan Kamil ya," ujar Ronny, Selasa (14/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, ia menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat yang belum terpenuhi secara optimal, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
"Di saat kebutuhan dasar warga Jawa Barat untuk kesehatan masih kurang, sekolah menengah juga kurang, lulusan SMP tertampung masih jomplang antara lulusan SMP dan daya tampung SMA dan SMK negeri," ungkapnya.
Ronny juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk sektor kebudayaan dibandingkan dengan proyek penataan kawasan tersebut. Ia yang juga Anggota Pansus Budaya menyebut, anggaran penataan situs di Jabar hanya Rp150 juta untuk tahun 2026 ini.
"Anggaran penataan situs budaya cuma Rp150 juta lebih untuk 50 lokasi," katanya.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi pilihan dilematis bagi pemerintah daerah, antara memperkuat citra pusat pemerintahan atau menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
"Jadi semua kembali pada kebijakan Gubernur yang bisa memilih antara realita dua kebutuhan yang saat ini sedang disorot masyarakat," jelasnya.
"Yang pertama penataan pusat pemerintahan untuk mengangkat wibawa dan kebutuhan seremonial, yang satu lagi di tengah kebutuhan dasar soal kesehatan, pendidikan, bencana, penataan wilayah kumuh," lanjutnya.
Meski demikian, Ronny menegaskan DPRD tidak dalam posisi menolak kebijakan tersebut. Namun ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan prioritas lainnya.
"DPRD tidak bisa juga menolak iya kan, kalau memang itu dilaksanakan semoga pak gubernur bisa mencari sumber dana tambahan sehingga dua kebutuhan ini bisa berjalan beriringan," tuturnya.
Ia pun mengingatkan agar proyek penataan tidak membuat persoalan mendasar masyarakat terabaikan. "Jadi jangan juga kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan, banjir, soal sampah dan lain-lain itu ketinggalan," pungkasnya.
(bba/yum)
