Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan ambisinya menjadi motor pertumbuhan kawasan perbatasan melalui percepatan pembangunan berbasis integrasi lintas daerah. Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut pembangunan ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus selaras dengan kebijakan kabupaten/kota sekitar.
Hal tersebut disampaikan pada Borderline Economic Summit (BES) 2026 di Ciawi, hari ini. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Protokol Bogor BES 2025, MOU antara Kabupaten Bogor dan sejumlah daerah lain, serta perjanjian kerja sama antar perangkat daerah.
Rudy menekankan bahwa tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi pembangunan antar wilayah dianggap sebagai langkah nyata untuk menghadirkan perubahan yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa membangun wilayah hanya dengan kemampuan kita sendiri. Kabupaten Bogor harus terintegrasi dan berkolaborasi dengan wilayah sekitar, sehingga setiap kebijakan yang kita ambil dapat selaras dengan kebijakan kabupaten/kota lain," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).
Ia menambahkan, tujuan utama dari kebijakan pemerintah adalah menghadirkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.
"Tujuan kita satu, yakni mensejahterakan masyarakat. Borderline Economic Summit ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah daerah lainnya untuk membangun bangsa mulai dari wilayah masing-masing," ungkapnya.
Rudy juga menjelaskan bahwa forum ini menjadi kesempatan bagi Kabupaten Bogor untuk memperkuat peran strategisnya di tingkat regional maupun nasional.
"Hari ini, kita ingin menegaskan bahwa dari Bogor, kita berkontribusi untuk Indonesia," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto turut menyoroti urgensi pembangunan berbasis integrasi kawasan Jabodetabekpunjur. Ia menilai pendekatan pembangunan seperti 'desa mengepung kota' atau 'kota mengepung desa' sudah tidak relevan, dan pendekatan yang tepat saat ini adalah melalui konsep aglomerasi.
"Aglomerasi menuntut integrasi dari sisi tata ruang, transportasi, sampah, energi, hingga pengelolaan lingkungan. Ia menekankan perlunya perencanaan bersama agar tidak lagi terjebak pada persoalan perbatasan atau kewenangan sectoral," jelasnya.
Bima menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Dewan Aglomerasi yang diketuai Presiden untuk mengkoordinasikan perencanaan, RDTR, RTRW, dan kebijakan antar daerah. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang efisien menjadi faktor penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Saya mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadi "petarung" dalam menata kawasan Jabodetabekpunjur. Forum ini diminta tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menghasilkan langkah konkret yang berbasis aglomerasi demi masa depan Indonesia," tuturnya.
Senada, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya kolaborasi lintas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam pembangunan kawasan Bogor Raya dan Jawa Barat secara keseluruhan.
"Kami mengapresiasi Pemkab Bogor yang mengangkat tema 'Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi' pada Borderline Economic Summit 2025. Tema ini dinilai sejalan dengan fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi," katanya.
Ia menambahkan, BES 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas daerah di Bogor Raya dan wilayah perbatasan lainnya. Pemprov Jabar menilai bahwa pembangunan di kawasan metropolitan, termasuk isu sosial-ekonomi dan pemerintahan, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.
"Karahayuan dan kakertaan masyarakat hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi. Bogor Raya, Jawa Barat, dan bahkan Indonesia harus bergerak bersama," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Deputi Perencanaan Kementerian Investasi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Walikota Bogor, Walikota Depok, Wakil Bupati Bekasi, Wakil Walikota Bekasi, Wakil Bupati purwakarta, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621 Kab. Bogor, Kapolres Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Wakil Ketua II DPRD Kab. Bogor, Sekretaris Daerah Cianjur, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, beserta jajaran Pemkab Bogor dan pemerintah kabupaten kota dan stakeholder lainnya.
Simak Video "Bupati Bogor Menangkan Anugerah Pertumbuhan Ekonomi & Ekosistem Digital Detikcom Awards 2025"
(akn/ega)