Bupati Bogor, Rudy Susmanto memimpin Rapat Ekspose Progres Percepatan Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Bupati, Ruang Soekarno Hatta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan dapur MBG sekaligus merumuskan langkah percepatan agar program berjalan optimal.
Pada kesempatan ini, Rudy menekankan pentingnya tata kelola aset dan administrasi yang jelas agar percepatan pembangunan dapur MBG dapat terlaksana tanpa hambatan. Ia menegaskan Kabupaten Bogor memiliki standar pembangunan dapur MBG yang tinggi sehingga diperlukan perencanaan matang dan eksekusi tepat.
"Oleh karena itu, harus dijalankan dengan serius, administrasi lengkap, dan mekanisme penggunaan bahan yang tepat. Program ini merupakan prioritas Presiden dan harus diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Rudy dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
Dalam arahannya, Rudy juga menekankan perlunya percepatan sertifikasi layak fungsi untuk dapur MBG yang telah dibangun. Kemudian, inventarisasi lahan dan aset pemerintah daerah agar koordinasi dengan koperasi desa Merah Putih dan dapur MBG dapat berjalan optimal.
Rudy menyampaikan langkah tersebut bertujuan agar seluruh siswa di Kabupaten Bogor dapat menerima manfaat MBG. Lalu tahap berikutnya, program dapat diperluas bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak stunting.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty menjelaskan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 288 SPPG yang terdata per 3 November 2025, tercatat sekitar 195 SPPG atau 67% telah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (PKPSS). Pelatihan diikuti oleh seluruh karyawan SPPG, dengan rata-rata 47 pegawai per SPPG sehingga Kabupaten Bogor melibatkan 100 persen pegawai yang terdaftar.
Kemudian untuk inspeksi Kesehatan Lingkungan, sebanyak 163 SPPG atau 56,5% telah dilakukan inspeksi langsung oleh petugas Puskesmas. Pemeriksaan mencakup kebersihan dapur, kualitas air, dan fasilitas penyajian makanan.
Sementara untuk Pengujian Laboratorium, sebanyak 163 SPPG telah mengirimkan sampel makanan, alat makan, dan air ke Laboratorium Pengujian Daerah (LABKESDA) untuk memastikan standar higiene. Saat ini, sebagian hasil pengujian masih menunggu keluarnya laporan laboratorium.
Hingga saat ini, 35 SPPG telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau sekitar 12,6% dari total SPPG. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pun mengimbau seluruh SPPG dan pihak terkait untuk segera melengkapi persyaratan agar penerbitan SLHS dapat dilakukan secara maksimal.
"Proses ini merupakan bagian dari upaya mempercepat sertifikasi higiene sanitasi di seluruh SPPG Kabupaten Bogor, sehingga seluruh sekolah dapat memastikan kualitas pangan dan gizi yang layak bagi para peserta didik," pungkasnya.
Simak Video "Video: Pernyataan BPOM Tak Dilibatkan Awasi Dapur Makan Gratis "
(prf/ega)