.webp)
Bupati Bogor Rudy Susmanto menekankan pentingnya tata kelola aset dan administrasi yang jelas guna mengoptimalkan percepatan pembangunan dapur MBG. Ia menegaskan Kabupaten Bogor memiliki standar pembangunan dapur MBG yang tinggi sehingga diperlukan perencanaan matang dan eksekusi tepat.
"Oleh karena itu, harus dijalankan dengan serius, administrasi lengkap, dan mekanisme penggunaan bahan yang tepat. Program ini merupakan prioritas Presiden dan harus diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Rudy dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Ekspose Progres Percepatan Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Bupati, Ruang Soekarno Hatta, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada rapat ini, Rudy juga mendorong percepatan sertifikasi layak fungsi untuk dapur MBG, serta inventarisasi lahan dan aset pemerintah daerah agar koordinasi koperasi desa Merah Putih dan dapur MBG berjalan optimal.
Targetnya, lanjut Rudy, seluruh siswa di Kabupaten Bogor dapat menerima manfaat MBG. Lalu tahap berikutnya, program dapat diperluas bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak stunting.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty menjelaskan dari total 288 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per 3 November 2025, tercatat sekitar 195 SPPG atau 67% telah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (PKPSS).
Pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh karyawan SPPG, dengan rata-rata 47 pegawai per SPPG sehingga Kabupaten Bogor melibatkan 100 persen pegawai yang terdaftar.
Kemudian untuk inspeksi Kesehatan Lingkungan, 163 SPPG atau 56,5% telah dilakukan inspeksi langsung oleh petugas Puskesmas. Pemeriksaan mencakup kebersihan dapur, kualitas air, dan fasilitas penyajian makanan.
Sementara untuk Pengujian Laboratorium, 163 SPPG telah mengirimkan sampel makanan, alat makan, dan air ke Laboratorium Pengujian Daerah (LABKESDA) untuk memastikan standar higiene. Saat ini, sebagian hasil pengujian masih menunggu keluarnya laporan laboratorium.
Hingga saat ini, 35 SPPG telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau sekitar 12,6% dari total SPPG. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pun mengimbau seluruh SPPG dan pihak terkait untuk segera melengkapi persyaratan agar penerbitan SLHS dapat dilakukan secara maksimal.
"Proses ini merupakan bagian dari upaya mempercepat sertifikasi higiene sanitasi di seluruh SPPG Kabupaten Bogor, sehingga seluruh sekolah dapat memastikan kualitas pangan dan gizi yang layak bagi para peserta didik," tandasnya.
(prf/ega)
