.webp)
Kasus keracunan massal yang diduga bersumber dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menanggapi kondisi ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendorong adanya perbaikan mendasar, khususnya dalam aspek penyajian dan pengawasan kualitas makanan.
Ketua IDI Jabar Moh Luthfi menegaskan, pada prinsipnya IDI mendukung program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto karena memang ada kebutuhan gizi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak. "Sebetulnya program MBG kita support dari IDI karena memang ada kebutuhan untuk masyarakat khususnya gizi pada anak. Karena ada beberapa masyarakat juga perlu dukungan gizi melalui program MBG ini," ujar Luthfi saat dihubungi, Rabu (1/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, rentetan kasus keracunan yang muncul belakangan ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan di lapangan. Luthfi menilai, aspek penyajian dan distribusi makanan perlu mendapat perhatian lebih.
"Dengan adanya keracunan ini perlu dilakukan review khususnya dalam penyajian makanan agar tidak terjadi dampak keracunan itu. Menurut kami perlu quality control dari penyajian atau vendor yang memberikan makanan," jelasnya.
Ia menyebut, terdapat sejumlah potensi penyebab keracunan dalam distribusi makanan MBG, mulai dari proses pengolahan, lamanya distribusi, hingga kebersihan peralatan yang digunakan anak saat makan.
"Kalau distribusi terlalu lama itu memudahkan kuman tumbuh. Pola penyiapan makanan apakah dalam bentuk hangat atau beku juga harus diperhatikan. Kemudian pola higienis, tempat makan anak yang makannya perlu diperhatikan. Jadi banyak faktor yang harus dilakukan review, sehingga keracunan ini tidak terjadi lagi," tuturnya.
IDI Jabar, kata Luthfi, siap dilibatkan untuk memastikan pengawasan lebih ketat dalam program MBG, terutama dalam hal pengendalian mutu makanan. "IDI mendukung kalau misalkan dilibatkan untuk quality control dalam program MBG ini," tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai program MBG secara konsep sudah baik, namun implementasinya perlu penguatan pada standar mutu agar seragam di seluruh daerah.
"Artinya quality control ini beragam, ada yang sudah baik ada yang belum. Makanya perlu ada perbaikan sehingga standarnya sama untuk menghindari dampak keracunan ini," jelas Luthfi.
Selain itu, ia menyoroti belum adanya pelibatan organisasi profesi seperti ahli gizi dalam program MBG. Menurutnya, keterlibatan tenaga ahli akan sangat membantu proses evaluasi dan pengawasan.
"Sampai saat ini organisasi profesi belum dilibatkan dalam program MBG. Kalau dilibatkan akan lebih maksimal proses pengawasan, evaluasi itu akan lebih baik," katanya.
(bba/sud)
