.webp)
Di tengah riuhnya pembangunan kota dan derasnya arus urbanisasi, mimpi sederhana memiliki rumah yang layak masih menjadi perjuangan panjang bagi banyak keluarga di Indonesia. Harga tanah yang terus meroket, biaya cicilan yang tak terjangkau, hingga proses administrasi yang rumit membuat rumah layak huni seolah menjadi mimpi yang semakin jauh.
Namun, di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, tepatnya di Perumahan Samesta Pasadana, harapan itu kini mulai tampak nyata. Deretan rumah sederhana namun rapi berdiri di tepi Jalan Raya Cicalengka-Majalaya. Suasana yang dulu hanya dipenuhi lahan kosong kini berubah menjadi kompleks perumahan yang ramai, menjadi salah satu contoh nyata program 3 juta rumah layak huni yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Intinya kan kalau buat pembeli rumah ini kan yang penting cicilannya. Jadi memang kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp1 juta," ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat meninjau lokasi, Rabu (27/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membongkar hambatan-hambatan klasik yang selama ini menghantui pembeli rumah pertama yakni uang muka yang tinggi, tenor pendek, dan bunga yang mencekik. Kini, dengan penghasilan Rp5 juta per bulan, masyarakat bisa mendapatkan cicilan maksimal Rp1,5 juta. Pemerintah bahkan tengah berupaya menjangkau mereka yang berpenghasilan di bawah Rp4 juta.
"Iya memang harus tenornya diperpanjang," kata Kartika.
"Jadi ada dua sisi, supply-nya kita coba rumahnya ini dengan seefisien mungkin supaya masuk di harga yang tepat, tapi juga dari sisi pembiayaannya kita bikin supaya lebih panjang dengan hitungan (Perta maupun LPP) maupun subsidi bunga," ujarnya menambahkan.
Pemerintah pun saat ini mendukung terkait kepemilikan rumah bagi pegawai BUMN, TNI, Polri, dan ASN. Sehingga saat ini tengah menyesuaikan permintaan pasar dan penyediaan lahan perumahannya.
"Jadi kita juga berusaha mematchingkan juga antara antara supply side-nya dengan demand side-nya ini gitu. Karena kan seringkali kan salah satu ada demain-nya supply-nya enggak ada, tanahnya ada. Ada tanahnya, demand-nya enggak ada," ucapnya.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari perbankan, terutama BTN yang menjadi motor utama KPR subsidi.
"Tenornya kita panjangin, 20-30 tahun. Untuk kita (angsuran) bisa turun Rp100.000-Rp200.000 per bulan. Dan itu buat masyarakat bawah, kan sesuatu banget," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.
Tak hanya cicilan yang dipermudah, biaya tambahan pun dipangkas. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kini ditanggung pemerintah.
"Jadi, benar-benar ya pas beli rumah ya bayarnya hanya untuk beli rumah saja, enggak ada lagi," kata Nixon.
Hasilnya mulai terlihat. Di Samesta Pasadana, 1.500 unit rumah telah terjual dari total proyeksi 2.800 unit.
"Kebutuhan untuk mereka dekat dengan rumah pasti dibutuhkan. Prospeknya masih bagus sekali. Akses transportasi juga mendukung, mulai dari kereta api, nanti ada exit tol," jelas Direktur Utama Perumnas Tambok Setyawati.
"Jadi nanti yang next-nya, kita tetap bangun tapi tadi kita polanya pesanannya ada, kita langsung segera bangun," pungkasnya.
(dir/dir)
