Opsi Alih Kelola di Tengah Kondisi 'Sakit' RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya

Tasikmalaya -

Direktur RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya Budi Tirmadi angkat bicara terkait wacana alih kelola rumah sakit oleh Pemprov Jawa Barat.

Budi mengakui, pihaknya tengah dirundung beragam persoalan, mulai dari pasokan obat yang tersendat akibat tak bisa membayar utang ke distributor hingga persoalan sarana prasarana yang sudah rusak atau tak layak.

Banyaknya persoalan ini seolah membuat rumah sakit ini sedang dalam keadaan sakit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait wacana alih kelola oleh Pemprov Jawa Barat, Budi mengaku, menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Tasikmalaya, sebagai pemilik dari rumah sakit tersebut.

"Keputusannya mutlak ada di pimpinan daerah, karena rumah sakit ini secara kepemilikan adalah milik Pemkot Tasikmalaya. Jadi keputusannya ada di pimpinan," kata Budi Tirmadi, usai rapat dengar pendapat di DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (4/8/2025).

Budi menjelaskan, wacana alih kelolah yang dilambungkan oleh para tenaga kesehatan RSUD dr Soekardjo ini merupakan cerminan dari keinginan mereka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tapi pada kenyataannya mereka dihadapkan kepada berbagai kendala. Obat tak ada hingga peralatan yang sudah rusak.

"Jadi ini adalah sebagai ungkapan bahwa mereka ini sebenarnya memang tulus ingin membantu, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tapi sering kali memang dalam pelaksanaan di lapangan ada kendala-kendala yang muncul," kata Budi.

"Mungkin dikaitkan dengan obat tidak ada, alat kesehatan yang kurang, mungkin alat kesehatan ada yang rusak, atau mungkin kondisi ruangan kurang representatif. Intinya bahwa ketika mereka ingin memberikan yang terbaik, ini juga didukung oleh sarana parasarana yang memadai," imbuh Budi.

Terkait apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi ini, Budi mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Tapi hal itu tetap membutuhkan dukungan anggaran.

RSUD dr Soekardjo butuh anggaran untuk melunasi utang ke distributor obat serta anggaran untuk memperbaiki peralatan dan infrastruktur rumah sakit.

Di sisi lain Budi juga mengakui, bahwa pendapatan RSUD dr Soekardjo kian menurun, menyusul penurunan tingkat kunjungan pasien. Padahal beban rutin rumah sakit ini cukup banyak, mulai membayar gaji pegawai non ASN hingga beban lainnya.

"Ya tentunya kita memperbaiki sesuai dengan kemampuan ya, dengan kondisi keuangan BLUD. Seperti obat harus ada, ya berarti kita harus membayar utang-utang ke distributor obat, sekemampuan kita," kata Budi.

Kondisi ini menurut Budi sudah terjadi sejak setahun terakhir. Selama itu pula pohaknya berusaha bertahan dengan melakukan upaya-upaya taktis, demi mempertahankan keberlangsungan pelayanan kesehatan.

"Dengan kondisi ini memang kurang lebih satu tahun terakhir mungkin pendapatan kita menurun, karena memang kunjungannya juga menurun. Tapi kita tetap berusaha untuk membayar utang-utang kita ke distributor obat, supaya obat tetap dikirim," kata Budi.

RSUD dr Soekardjo pun mulai kelimpungan untuk memenuhi beban penting lainnya seperti gaji non ASN, alat kesehatan habis pakai, makanan pasien, bayar listrik dan kebutuhan lainnya.

Tak heran jika untuk melaksanakan perawatan fasilitas pun, RSUD harus pontang-panting melakukan efisiensi.

"Kadang-kadang akhirnya untuk maintenance, misalkan alat-alat kesehatan yang rusak, gedung, ruangan yang harus diperbaiki menjadi terbatas. Ya memang yang kita harapkan, mungkin ada bantuan dari luar. Bantuan dari luar itu, bisa misalkan dari pusat melalui dana alokasi khusus, atau dari Pemprov, atau dari Pemda," kata Budi.

Mengenai kondisi keuangan RSUD dr Soekardjo yang morat-marit, Budi mengakuinya. "Sangat terbatas ya," kata Budi.

Mengenai berapa suntikan anggaran dan langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan RSUD dr Soekardjo, Budi mengatakan, perlu dilakukan kajian dan kalkulasi yang detail.

Wacana alih kelola oleh Pemprov Jawa Barat pun hanya salah satu opsi alternatif, karena pihaknya pun belum tahu apa yang akan dilakukan Pemprov Jawa Barat untuk memperbaiki kondisi RSUD dr Soekardjo.

"Ya sebenarnya itu hanya alternatif saja, karena kita juga belum membuat kajian secara menyeluruh. Sebenarnya yang dibutuhkan berapa sih untuk perbaikan di rumah sakit, terutama tadi untuk infrastruktur. Kemudian sejauh mana, dari provinsi ini juga mengambil alih itu, apakah memang kemampuannya sudah terukur atau tidak," kata Budi.

Terkait sokongan Pemkot Tasikmalaya untuk RSUD dr Soekardjo, Budi mengatakan, pihaknya harus memaklumi kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja.

"Ya kita juga mungkin harus memaklumi dengan keterbatasan Pemkot saat ini," kata Budi.

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Bagas Suryono mengakui kondisi RSUD dr Soekardjo sedang sakit. Dia menyebut, fasilitas layanan kesehatan itu memiliki multimasalah.

"Untuk sementara kita perlu kajian lebih dalam mengenai rumah sakit, dimana di rumah sakit itu kan multi masalah. Jadi masalahnya itu bermacam-macam mulai dari jabatan yang masih kosong, Wadir Keuangan juga kosong. Kemudian infrastruktur, mulai dari bangunan rumah sakit, alkes banyak yang rusak," kata Bagas.

Meski demikian, menurut Bagas opsi alih kelola tidak bisa dilakukan serampangan. Dia meminta keputusan itu tak dilakukan tergesa-gesa, karena belum tentu juga Pemprov Jabar bisa membereskan masalah yang ada.

"Itu tindakan tanpa pemikiran lebih panjang, gegabah, tidak berpikir plus minusnya seperti apa, seolah tergesa-gesa. Jadi, kalau diambil alih provinsi plus minusnya apa? Tetap saja diambil alih provinsi juga nanti ada masalah juga kita-kita lagi yang kenanya, begitu," kata Bagas.

Bagas mengatakan, untuk memutuskan atau bersikap atas wacana alih kelola itu, perlu dilakukan kajian mendalam. Perlu pembahasan lintas komisi bahkan jika perlu dibentuk panitia khusus (Pansus).

"Perlu kajian lebih dalam lagi dan ini sudah menyangkut lintas komisi bukan cuma komisi IV saja, termasuk komisi I soal kepegawaian, komisi III soal infrastruktur dan komisi II soal keuangan juga tersangkut," kata Bagas.

Dia juga tak mau berandai-andai mengenai kondisi RSUD dr Soekardjo jika nanti dialih kelola oleh Pemprov Jawa Barat. Karena itu tidak menjadi jaminan kondisi RSUD akan menjadi lebih baik.

"Justru itu kita perlu kajian lebih dalam dan kita tidak bisa tergesa-gesa memutuskan. Kita kaji lebih dalam, apakah perlu nanti ada audit khusus dari BPKP, baru kita bisa ambil kesimpulan. Apakah itu bentuknya Pansus atau apa setelah pengkajian itu," kata Bagas.