Wacana Alih Kelola RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya Terus Bergulir

Wacana alih kelola RSUD dr Soekardjo dari Pemkot Tasikmalaya kepada Pemprov Jawa Barat terus bergulir. Ada harapan jika dikelola Pemprov Jawa Barat, kualitas pelayanan RSUD dr Soekardjo akan lebih baik.

Namun di sisi lain, rumah sakit ini menjadi aset berharga dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkot Tasikmalaya. Sehingga penyerahan pengelolaan dianggap tak mudah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat menjelaskan selama ini Pemkot Tasikmalaya terus berusaha untuk membenahi dan memperbaiki kualitas pelayanan dan sarana prasarana RSUD dr Soekardjo.

Dia mengambil contoh perbaikan dalam penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang sudah berjalan. Pembangunan gedung poliklinik yang mangkrak pun sudah diproyeksikan untuk diselesaikan di tahun depan.

"Upaya untuk memperbaiki sistem lewat SIMRS, sekarang sudah berubah jadi SIM RSGos, kemudian untuk perbaikan sarana prasarana juga walau pun belum selesai gedung poliklinik, tapi kan sudah diupayakan di tahun 2026 mudah-mudahan bisa terealisasi," kata Uus, Kamis (31/7/2025).

Uus juga menyebut RSUD dr Soekardjo sudah memiliki alat Pencitraan Resonansi Magnetik (MRI).

"Kemudian juga masalah sarana dan prasarana alat medis pengembangan kita dorong terus, beberapa tahun lalu kita nggak punya MRI, sekarang sudah punya. Juga untuk pemenuhan dokter spesialis, kemarin kita dengan BKPSDM dan RSUD ke UNPAD buat minta bantuan dan arahan penjajakan kerjasama pihak universitas untuk pemenuhan dokter di kita," jelasnya.

Upaya-upaya itu kata Uus menjadi bukti jika Pemkot Tasikmalaya terus berusaha untuk membenahi permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dr Soekardjo.

Opsi diserahkan kepada Pemprov Jabar pun, kata Uus tidak akan serta merta menyelesaikan persoalan yang ada. Perlu proses kajian yang mendalam serta pertimbangan pimpinan, karena dampaknya cukup besar.

"Keinginan untuk dikelola provinsi tidak sesederhana itu, kepindahan kepemilikan itu akan berdampak sektor lainnya. Akan berdampak kepada keuangan daerah, akan berdampak kepada PAD, akan berdampak pada fiskal daerah, karena akan berubah yang tadinya pendapatan Pemkot menjadi pendapatan Provinsi, artinya akan mengalami penurunan penghasilan daerah dan itu tidak sesederhana yang kita kira, butuh pertimbangan-pertimbangan yang masak dalam hal ini," papar Uus.

Meski demikian Uus mengatakan masalah kualitas pelayanan harus diprioritaskan, jika memang dikelola Pemprov Jabar kualitas pelayanan akan meningkatkan maka pihaknya akan mendukung.

"Tapi tentu yang kita kedepankan bukan semata-mata itu, tapi lebih ke aspek pelayanan. Ketika pelayanan akan lebih baik ketika dikelola Pemprov tentu kita lebih mengedepankan itu, namun saya belum tahu persisnya seperti itu, tentu harus ditanyakan dulu," ungkap Uus.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid mengatakan pelimpahan pengelolaan bukan satu-satunya solusi untuk memperbaiki kualitas pelayanan RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya. Menurut Wahid masih ada solusi lain yang bisa ditempuh.

"Apa lagi secara politik Wali Kota punya akses lebih untuk meminta bantuan keuangan untuk memperbaiki masalah di RSUD dr Soekardjo," kata Wahid.

Atas situasi ini Wahid meminta Pemkot lebih serius untuk melakukan perbaikan di RSUD dr Soekardjo. Semua yang menjadi kendala atau kekurangan, harus diselesaikan.

"Kalau pun banyak kekurangan, diperbaiki saja kekurangannya, jangan malah diserahkan," ujar Wahid.

Di samping itu, internal RSUD dr Soekardjo menurut Wahid harus punya semangat perbaikan. Pasalnya dukungan dari pemerintah tidak akan maksimal tanpa manajemen dan SDM yang baik.

"Jadi harus dibarengi juga perbaikan di internalnya," tandas Wahid.