.webp)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembanngunan perumahan khusus Polri di Karawang. Perumahan ini diresmikan guna pemenuhan kebutuhan rumah anggota polisi.
Adapun perumahan tersebut terletak di Desa Cangkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Menurut Sigit, tak hanya anggota berstatus Polri, ASN Polri pun bisa mendapatkan rumag tersebut.
"Rumah ini diberikan kepada semua anggota polisi yang baru dilantik menjadi anggota, namun anggota Polri di bidang lain (ASN Polri) juga bisa memiliki rumah ini," kata Sigit usai peresmian pembangunan perumahan Polri, Selasa (4/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program tersebut, kata Listyo merupakan dukungan Polri terhadap program Presiden Prabowo untuk memenuhi kebutuhan tiga juta rumah.
"Alhamdulillah hari ini merupakan program yang pertama yang kita laksanakan dan ditargetkan selesai 12 ribu unit rumah sampai akhir 2025 nanti," kata dia.
Namun, ketika melihat kebutuhan yang sangat besar, Sigit mengungkap mungkin akan membangun lebih dari 100 ribu unit rumah hingga tahun 2026 nanti.
"Kita melihat kebutuhannya sangat besar sekali, sekarang baru 13 ribu, rumah, mungkin nanti bisa 100 ribu rumah," imbuhnya.
Dijelaskan Listyo, sektor properti tidak hanya akan menimbulkan lapangan kerja, akan tetapi diharapkan dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain dari pada membantu mewujudkan program Presiden Prabowo untuk memenuhi kebtutuhan tiga juta rumah.
"Kita sama-sama ketahui bahwa sektor properti menimbulkan multiflier effect, mudah-mudahan juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar anggota kami," ungkapnya.
Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait menuturkan saat ini program tersebut sudah terpenuhi sebanyak 220 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.
"Dalam mempercepat pelaksanaan program bapak Presiden Prabowo, mulai Oktober 2024 sampai dengan hari ini sudah terbangun sebanyak 220 ribu rumah," kata Ara.
Namun demikian, pembangunan rumah tersebut juga memperhatikan kualitas dan bahan yang digunakan sesuai ketentuan dan kesepakatan antara pengembang, pemerintah dan juga calon pemilik rumah.
"Terkait dengan kualitas kita pastikan ini harus sesuai, kalau ada pengembang yang nakal kita harus blacklist. Pemerintah bertanggungjawab, kita harus melindungi rakyat," ujar dia.
Karena perumahan bersubsidi, kata Ara, merupakan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan jangan sampai membuat kecewa.
"Ini rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, jadi tanpa gaji masyarakat harus bisa mengajukan kredit rumah subsidi ini. Oleh karena itu kualitas ini harus bagus karena ini jadi rumah pertama bagi mereka," pungkasnya.
(dir/dir)
