.webp)
PDI Perjuangan memilih jalan berbeda dengan agenda pemerintahan yang telah direncanakan. Partai berlambang banteng itu memerintahkan kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk menunda keberangkatan dalam rencana retret ke Magelang.
Praktis, di Jabar, ada 4 kepala daerah yang memutuskan tidak ikut berangkat rombongan ke Magelang. Mereka adalah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
Lantas, bagaimana kronologi keempat kepala daerah di Jabar ini menunda keberangkatan mereka ke Magelang? Berikut ini sederet rangkuman fakta-faktanya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak Ikut Rombongan Dedi Mulyadi untuk Bertolak ke Magelang
Sebelum menunda keberangkatan ke Magelang, keempatnya sudah berada di Kota Bandung untuk menghadiri paripurna DPRD Jabar terkait pidato perdana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Tapi setelah paripurna selesai, mereka tidak ikut rombongan yang lain menuju Gedung Pakuan untuk kemudian menuju Magelang.
Keempatnya justu kompak menuju ruangan Ono Surono selaku Wakil Ketua DPRD Jabar sekaligus Ketua DPD PDIP Jabar untuk berkonsultasi. Setelah beberapa saat melakukan pertemuan tertutup, keempatnya sepakat untuk ikut instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu ketua umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif," kata Ono saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
"Kebetulan beliau-beliau ini menghadiri paripurna perdana Gubernur Jabar sehingga ya mereka semua ada di sini, Pak Imron, Ibu Citra, Pak Tri dan Pan Ade tentunya beliau menunggu instruksi selanjutnya," lanjutnya.
Singgung soal Aturan Retret Kepala Daerah
Ono Surono mengatakan, kegiatan retret atau pembekalan bagi kepala daerah setelah dilantik tidak diatur oleh undang-undang. Karena itu, Ono yakin instruksi Megawati kuat untuk dipatuhi kadernya.
"Tentunya bicara terkait dengan surat itu menjadi sebuah konsekuensi sebagai kader partai. Apapun yang menjadi instruksi partai mau tidak mau ya harus dilaksanakan," kata Ono.
Jika kegiatan retret diatur dalam undang-undang, Ono menyebut mungkin saja DPP PDIP tidak akan mengeluarkan instruksi soal penundaan keberangkatan mengikuti retret. Menurut Ono, instruksi itu dikeluarkan karena PDIP sedang mengkaji aturan hukum adanya kegiatan retret.
"Kalau misalnya retret ada aturan perundang-undangannya, mau tidak mau, saya yakin PDI Perjuangan juga mungkin saja kan tidak-tidak mengeluarkan surat itu," ujarnya.
"Secara hukum di mana PDI Perjuangan kenapa menahan, karena PDI Perjuangan mungkin saja saat ini sedang mengkaji terkait dengan peraturan perundang-undangan, retret ini diatur tidak," lanjutnya.
Retret Disebut Tak Berdampak Bagi Kepala Daerah
Selain tak diatur undang-undang, Ono mengungkapkan retret tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan bagi kepala daerah meski di satu sisi, ada hal positif yang akan menjadi bekal kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.
"Kalau misalnya retret itu misalnya, yang ikut retret akan dapat DAK, DAU yang yang maksimal misalnya gitu kan, Atau seperti apa. Tapi yang jelas bahwa karena retret mungkin dari sisi kegiatan yang dilakukan bersama-sama, ada sisi positif saya yakin juga ada," tuturnya.
Bagi Ono, meski empat kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret, dia yakin kewajiban dan tanggung jawab yang bersangkutan tetap dijalankan. Dia menegaskan PDIP punya arah yang jelas dalam memperjuangkan rakyat.
"PDI Perjuangan juga mempunyai arah yang jelas untuk eksekutif bisa melakukan kerja-kerja sebagai eksekutif yang tentunya diharapkan oleh masyarakat saat ini," ucapnya.
Tak Khawatir Dianaktirikan
Lebih lanjut, Ono menyatakan PDIP tidak khawatir jika empat kepala daerah yang belum bergabung menuju Magelang dianaktirikan oleh pemerintah. Sebab menurutnya, pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku di undang-undang, bukan berdasarkan asas suka atau tidak suka.
"Bicara terkait dengan apakah ini akan mengganggu misalkan bantuan-bantuan pemerintah, ya seharusnya kita mendudukkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Saya yakin Pak Dedi Mulyadi juga kan seorang yang egaliter, inklusif ya kan melihat 27 kabupaten kota secara jelas tergambar," jelasnya.
Selain itu, dalam menentukan kebijakan, pemerintah dipastikan bakal berkordinasi dengan legislatif dimana PDIP kata Ono memiliki 17 kursi di DPRD Jabar. Sehingga dapat dipastikan, tidak ada kekhawatiran kepala daerah dari PDIP yang bakal dianaktirikan.
"Kita punya 17 anggota DPRD. Pada saat bicara terkait dengan APBD, gubernur tidak bisa sendiri, harus dengan DPRD. Bicara kita fungsi pengawasan, bicara legislasi, kan ini menjadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara gubernur dengan DPRD," tutup Ono
Belum Berkomunikasi dengan Dedi Mulyadi Soal Batal Ikut Retret
Meski memutuskan untuk menunda keberangkatan ke Magelang, Ono menyebut belum ada komunikasi langsung dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Dia memastikan, empat kepala daerah dari PDIP saat ini berada di luar rombongan Dedi Mulyadi dan kepala daerah lainnya.
"Saya pastikan mereka tidak ikut rombongan kepala daerah lain yang informasi dengan Pak Dedi Mulyadi akan secara bersamaan ke Magelang. Jadi empat kepala daerah ini di luar rombongan," ujarnya.
Patuhi Instruksi Partai
Sementara Bupati Cirebon Imron mengatakan, dirinya memutuskan untuk mengikuti instruksi partai soal penundaan mengikuti retret. Imron mengaku telah mengetahui instruksi itu dan sengaja datang ke Bandung untuk berkonsultasi dengan DPD PDIP.
"Kami ikut keputusan partai. Baru tahu surat instruksi tadi malam. Tetap ke Bandung hari ini sengaja untuk konsultasi ke DPD, tapi memang agendanya kumpul di Bandung," singkatnya.
(ral/yum)
