.webp)
Kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan di Jawa Barat dipastikan menunda keberangkatan mengikuti retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, kegiatan retret atau pembekalan bagi kepala daerah setelah dilantik tidak diatur oleh undang-undang. Karena itu, Ono yakin instruksi Megawati kuat untuk dipatuhi kadernya.
"Tentunya bicara terkait dengan surat itu menjadi sebuah konsekuensi sebagai kader partai. Apapun yang menjadi instruksi partai mau tidak mau ya harus dilaksanakan," kata Ono di Bandung, Jumat (21/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika kegiatan retret diatur dalam undang-undang, Ono menyebut mungkin saja DPP PDIP tidak akan mengeluarkan instruksi soal penundaan keberangkatan mengikuti retret. Menurut Ono, instruksi itu dikeluarkan karena PDIP sedang mengkaji aturan hukum adanya kegiatan retret.
"Kalau misalnya retret ada aturan perundang-undangannya, mau tidak mau, saya yakin PDI Perjuangan juga mungkin saja kan tidak-tidak mengeluarkan surat itu," ujarnya.
"Secara hukum di mana PDI Perjuangan kenapa menahan, karena PDI Perjuangan mungkin saja saat ini sedang mengkaji terkait dengan peraturan perundang-undangan, retret ini diatur tidak," lanjutnya.
Selain tak diatur undang-undang, Ono mengungkapkan retret tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan bagi kepala daerah meski di satu sisi, ada hal positif yang akan menjadi bekal kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.
"Kalau misalnya retret itu misalnya, yang ikut retret akan dapat DAK, DAU yang yang maksimal misalnya gitu kan, Atau seperti apa. Tapi yang jelas bahwa karena retret mungkin dari sisi kegiatan yang dilakukan bersama-sama, ada sisi positif saya yakin juga ada," tuturnya.
Bagi Ono, meski empat kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret, dia yakin kewajiban dan tanggung jawab yang bersangkutan tetap dijalankan. Dia menegaskan PDIP punya arah yang jelas dalam memperjuangkan rakyat.
"PDI Perjuangan juga mempunyai arah yang jelas untuk eksekutif bisa melakukan kerja-kerja sebagai eksekutif yang tentunya diharapkan oleh masyarakat saat ini," ucapnya.
Tak Khawatir Dianaktirikan
Lebih lanjut, Ono menyatakan PDIP tidak khawatir jika empat kepala daerah yang belum bergabung menuju Magelang dianaktirikan oleh pemerintah. Sebab menurutnya, pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku di undang-undang, bukan berdasarkan asas suka atau tidak suka.
"Bicara terkait dengan apakah ini akan mengganggu misalkan bantuan-bantuan pemerintah, ya seharusnya kita mendudukkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Saya yakin Pak Dedi Mulyadi juga kan seorang yang egaliter, inklusif ya kan melihat 27 kabupaten kota secara jelas tergambar," jelasnya.
Selain itu, dalam menentukan kebijakan, pemerintah dipastikan bakal berkordinasi dengan legislatif dimana PDIP kata Ono memiliki 17 kursi di DPRD Jabar. Sehingga dapat dipastikan, tidak ada kekhawatiran kepala daerah dari PDIP yang bakal dianaktirikan.
"Kita punya 17 anggota DPRD. Pada saat bicara terkait dengan APBD, gubernur tidak bisa sendiri, harus dengan DPRD. Bicara kita fungsi pengawasan, bicara legislasi, kan ini menjadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara gubernur dengan DPRD," tutup Ono
(bba/sud)
