.webp)
Bupati Cirebon Imron Rosyadi memutuskan menunda keikutsertaannya dalam retret kepala daerah setelah menerima instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (20/2) malam. Keputusan ini diumumkan Imron kepada awak media usai menghadiri serah terima jabatan Gubernur Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (21/2/2025).
Imron mengungkapkan, dirinya langsung berkoordinasi dengan DPD PDIP Jawa Barat begitu menerima instruksi tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap mengikuti arahan partai.
"Saya sudah mengetahui instruksi ini tadi malam dan langsung berkomunikasi dengan DPD PDIP. Sebagai kader partai, saya tentu mengikuti arahan yang diberikan," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski sebelumnya sudah ada rencana berangkat bersama rombongan kepala daerah ke Magelang, Imron memastikan keberangkatan tersebut ditunda hingga ada instruksi lebih lanjut. Ia juga mengaku belum sempat berbicara langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait perubahan rencana ini.
"Tadi saya duduk di belakang saat acara, jadi belum sempat bicara dengan Pak Gubernur. Tapi, karena ada instruksi partai, saya tunda keberangkatan ini," tambahnya.
DPD PDIP Jabar Tegaskan Kepatuhan Kader
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa seluruh kader PDIP, termasuk kepala daerah, wajib mematuhi instruksi partai. Ono menyebutkan penundaan keikutsertaan dalam retret adalah langkah yang harus diambil sambil menunggu arahan resmi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Surat instruksi sudah jelas. Kepala daerah yang diundang ke retreat Magelang diminta standby dan tidak melakukan perjalanan sebelum ada arahan lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum. Mereka harus siap sedia dengan telepon yang aktif," tegasnya.
Ono juga memastikan empat kepala daerah dari PDIP yang hadir dalam acara serah terima jabatan Gubernur Jawa Barat, termasuk Bupati Cirebon, tidak akan bergabung dengan rombongan lain yang direncanakan berangkat bersama Gubernur Dedi Mulyadi ke Magelang.
Terkait durasi penundaan, Ono menyatakan bahwa DPP PDIP tengah mengkaji berbagai aspek hukum terkait kegiatan retreat tersebut sebelum mengeluarkan keputusan final. Ia juga menegaskan bahwa PDIP berkomitmen menjaga agar kepala daerah tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu melayani masyarakat dan menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing.
"Kami yakin DPP sedang mempertimbangkan aspek hukum dan dampaknya. Prinsip PDIP jelas, kepala daerah harus fokus bekerja untuk rakyat. Saya juga yakin instruksi lanjutan akan segera keluar," ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Ono menegaskan bahwa dirinya akan mengawal keputusan partai secara konsisten dan memastikan seluruh kader mematuhi instruksi yang diberikan.
"Kami akan pastikan semua berjalan sesuai arahan partai. Mengenai konsekuensi bagi kepala daerah yang tidak mematuhi instruksi, itu akan dikaji lebih lanjut," pungkasnya.
(orb/orb)
