Sejumlah peristiwa terjadi di Jawa Barat (Jabar) hari ini, Selasa (18/2/2025). Mulai dari siswa-siswi SMA dipastikan gagal ikut SNBP 2025 hingga munculnya teror ajag di Pangandaran.
Berikut rangkumannya di Jabar Hari Ini:
Siswa dari 3 SMA Negeri di Jabar Gagal Ikut SNBP
Siswa-siswi di 3 SMA Negeri di Jawa Barat dipastikan tidak bisa melakukan pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang berakhir hari ini, Selasa 18 Februari 2025 pukul 15.00 WIB.
Gagalnya siswa-siswi mengikuti SNBP tersebut disebabkan terjadinya keterlambatan dari pihak sekolah dalam melakukan input Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
"Secara sekolah untuk negeri saja di Jawa Barat ada tiga sekolah, SMAN 7 Cirebon, SMAN 1 Pebayuran Bekasi dan SMAN 1 Telukjambe Barat Karawang. Jumlah siswanya bervariasi tergantung dengan kuota siswanya di masing-masing sekolah tersebut," kata Kabid SMA Dinas Pendidikan Jabar Awan Suparwana saat dihubungi.
Awan menjelaskan, gagalnya siswa-siswi di 3 sekolah itu mengikuti SNBP disebabkan karena keterlambatan dalam pengisian PPDS. Sehingga saat siswa akan melakukan registrasi di portal SNBP, nama yang bersangkutan tidak tercantum.
"Nggak bisa pendaftaran dan registrasi. Jadi pendaftaran dan registrasi ini bagi siswa-siswa yang akunnya sudah terdaftar di PDSS. Jadi yang sudah kemarin selesai sekolah-sekolahnya itu bisa melakukan registrasi dan pendaftaran anak-anaknya," jelasnya.
Meski begitu, Awan memastikan siswa-siswi di 3 sekolah tersebut tetap bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi yakni dengan jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Sekolah kata dia juga diwajibkan untuk menyiapkan dan melakukan pendampingan siswa-siswi agar bisa mengikuti SNBT. Hal itu merupakan salah satu kompensasi yang disiapkan atas permasalahan kegagalan mengikuti SNBP.
"Kita sudah memberikan arahan untuk sekolah-sekolah yang memang kemarin terkendala. Salah satu kompensasinya mereka (siswa) disiapkan untuk SNBT melalui ujian tulisnya, karena kalau melalui prestasi, SNBP sudah jelas tidak bisa," tegasnya.
"Maka kita mintakan kepada sekolah untuk lebih mempersiapkan anak-anak untuk bisa ikut SNBP," sambungnya.
Disinggung soal sanksi kepada sekolah yang lalai hingga membuat siswanya gagal mengikuti SNBP, Awan menyebut hal itu menjadi kewenangan pimpinan Disdik Jabar. Namun pihaknya telah melakukan penelusuran soal kelalaian sekolah yang hasilnya telah diserahkan ke bagian hukum Disdik Jabar.
"Sekarang fokusnya kita untuk menyelesaikan dulu masalah anaknya. Jadi kita sudah mintakan sekolah untuk memberikan kompensasi untuk memberikan pemantapan, kemudian juga memfasilitasi untuk SNBT," tutup Awan.
Respons ITB soal Kampus Batal Kelola Tambang
Pemerintah batal memberikan izin bagi perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Institut Teknologi Bandung (ITB) sepakat dengan keputusan tersebut dan menilai keputusan itu sejalan dengan prinsip dasar perguruan tinggi.
"Institut Teknologi Bandung menanggapi keputusan pemerintah dan DPR yang sepakat untuk tidak memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi," kata Rektor ITB Tatacipta Dirgantara dalam keterangannya, Selasa (18/2/2024).
Menurutnya, ITB berpandangan bahwa pertambangan merupakan proses yang membutuhkan investasi besar, memiliki pengembalian modal jangka panjang, serta memiliki tingkat risiko tinggi yang memerlukan pengelolaan yang sangat cermat.
Oleh karena itu kata dia, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan langsung tambang dapat menimbulkan tantangan serius bagi independensi akademik dan integritas institusi pendidikan.
"Di tingkat global, belum ada perguruan tinggi yang memiliki konsesi pertambangan secara langsung, karena hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terkait keberpihakan perguruan tinggi terhadap industri tertentu," jelasnya.
"ITB berpandangan sama dengan keputusan pembatalan tersebut, agar perguruan tinggi tetap menjaga marwahnya dengan berfokus pada Tridarma Perguruan Tinggi dan mempertahankan indepedensi akademiknya," lanjutnya.
Meski demikian, ITB menilai bahwa perguruan tinggi tetap dapat berkontribusi dalam industri pertambangan Indonesia melalui berbagai cara seperti menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja di industri pertambangan.
Tatacipta menegaskan, Institut Teknologi Bandung berkomitmen untuk menjaga independensi akademik dan integritas institusi pendidikan serta terus mendukung kemajuan industri pertambangan nasional melalui perannya sebagai institusi akademik.
"Kami percaya bahwa keputusan untuk tidak memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi adalah langkah yang tepat. ITB akan terus berkontribusi pada kemajuan industri pertambangan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,"tandasnya.
Simak Video "Video Kata Menaker soal Kena Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas-Administrasi"
(bba/mso)