.webp)
Komisi V DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama di daerah pelosok. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Jabar Aceng Malki.
Aceng mengaku mengaku kerap menerima keluhan terkait sulitnya mendapatkan layanan kesehatan di mana banyak warga di daerah terpencil seperti Pameungpeuk, Cikelet, Singajaya, dan Bungbulang Garut mengalami kesulitan saat ingin berobat ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
"Keluhan yang sering saya terima adalah rumitnya layanan kesehatan. Ini harus dibenahi agar masyarakat miskin bisa lebih mudah mendapat layanan kesehatan," ucap Aceng Malki, Senin (17/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Aceng, masyarakat seringkali ditolak oleh rumah sakit karena tidak memiliki rujukan dari fasilitas kesehatan pertama, padahal jarak ke rumah sakit sangat jauh dan bisa mencapai enam jam perjalanan.
Ia menilai bahwa kondisi ini menunjukkan layanan kesehatan di Puskesmas, terutama di daerah pelosok, belum maksimal yang kemudian membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lebih memilih langsung ke rumah sakit.
Alasan mereka langsung ke rumah sakit itu karena penyakitnya tidak kunjung sembuh ketika diobati di Puskesmas. Dokter sering tidak ada, peralatan juga kurang," ungkapnya.
Aceng juga menyoroti permasalahan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam mengakses layanan kesehatan.
Menurutnya, di beberapa daerah, anggaran untuk layanan medis berbasis SKTM sering kali habis sebelum akhir tahun, sehingga masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.
"Harusnya anggaran untuk layanan kesehatan menggunakan SKTM itu diperbesar. Intinya bagaimana masyarakat miskin itu bisa mendapat layanan kesehatan tanpa harus ribet dengan administrasi," tutup Aceng.
(bba/sud)
