.webp)
Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) di Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (17/2/2025) sore.
Massa yang hadir merupakan mahasiswa dari kampus-kampus di Bandung Raya. Dalam aksinya, mereka berorasi hingga membentangkan poster yang mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Meski diguyur hujan, demonstrasi tetap berjalan. Massa juga sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap dapat menurunkan mutu pendidikan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah pusat sudah seharusnya mengkaji kembali aturan efisiensi yang berdampak ke pendidikan," ujar salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Plt. Ketua Bem Kema Unpad Rhido Anwari Aripin mengungkapkan, dalam aksinya, mereka membawa sejumlah tuntutan berisi beberapa poin yang intinya mendesak pemerintah segera merevisi kebijakan evaluasi anggaran.
"Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan," ucap Rhido.
Adapun poin tuntutan massa mahasiswa dalam aksi 'Indonesia Gelap' ini ialah meminta kenaikan anggaran pendidikan, membatalkan seluruh pemangkasan, cabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 hingga kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal.
"Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa. Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi," tegasnya.
"Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan," lanjut Ridho membacakan poin tuntutan.
Mereka juga menginginkan agar efisiensi anggaran pendidikan dialihkan dengan mengefisienkan tunjangan-tunjangan para pejabat. Selain itu mereka turut meminta agar tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen dijamin.
"Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama," tandasnya.
(bba/mso)
