.webp)
Elon Musk kembali menjadi sorotan setelah langkah drastisnya dalam memangkas tenaga kerja saat mengakuisisi Twitter. Kini, sebagai pemimpin Department of Government Efficiency (DOGE), ia diduga memiliki rencana serupa terhadap pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan federal Amerika Serikat.
Meski lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta, Musk dilaporkan tengah mengupayakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menggantikan puluhan ribu pegawai pemerintah. Mengutip dari detikINET, menurut sumber yang dikutip dari Yahoo Finance, orang terkaya di dunia ini bergerak cepat untuk mengurangi pengeluaran dan menyusutkan tenaga kerja federal. Hingga saat ini, lebih dari 40.000 PNS telah menerima tawaran pengunduran diri dengan kompensasi gaji selama delapan bulan. Jika rencana Musk terealisasi sepenuhnya, setidaknya 10% tenaga kerja federal akan dipangkas.
DOGE saat ini tengah mencari teknologi AI yang dapat mengisi kekosongan akibat pemangkasan tersebut. Seorang pejabat AS mengungkapkan kepada The Washington Post bahwa:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuan akhirnya adalah mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin. Segala sesuatu yang dapat diotomatisasi oleh mesin akan diotomatisasi. Dan para teknokrat akan menggantikan para birokrat."
Tim Musk dikabarkan sedang melakukan kajian terhadap pekerjaan yang berpotensi digantikan oleh machine learning dan robot. Bahkan, Musk secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membangun ulang sistem pemerintahan federal dari awal dengan menghilangkan elemen-elemen yang dianggapnya tidak berfungsi secara optimal.
Pemangkasan Hingga 60% dan Efisiensi Anggaran
DOGE telah beroperasi selama tiga minggu dan mengklaim berhasil memangkas pengeluaran lebih dari USD 1 miliar. Beberapa departemen pemerintahan bahkan berisiko mengalami pemangkasan hingga 60%. Langkah-langkah efisiensi yang dilakukan DOGE mencakup, menilai program-program besar, seperti di sektor kesehatan, untuk mengurangi anggaran yang dianggap berlebihan, memantau General Service Administration (GSA), yang mengelola bangunan pemerintahan, guna memangkas biaya sewa, dan menggunakan AI untuk menganalisis data keuangan di Departemen Pendidikan, dengan tujuan membatalkan kontrak yang tidak diwajibkan secara hukum atau tidak esensial bagi operasional departemen.
Thomas Shedd, mantan insinyur Tesla yang kini bekerja di DOGE, dikabarkan telah mengadakan rapat untuk membahas rencana implementasi AI dalam sistem pemerintahan. Dalam salah satu pertemuan internal, ia menyatakan:
"Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah tugas yang mudah, tapi ini adalah tugas yang layak dicoba dan hanya kita yang dapat melakukannya sebagai tim internal, bukan?"
Staf DOGE dilaporkan memiliki akses khusus yang memungkinkan mereka mengakses serta mengedit data pemerintahan dengan kecepatan tinggi dan tanpa banyak pengawasan. Bahkan, mereka disebut mampu melewati beberapa protokol keamanan yang umumnya diterapkan.
Langkah ambisius ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, penerapan AI dalam pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Namun, di sisi lain, pemangkasan tenaga kerja dalam skala besar bisa berdampak pada stabilitas birokrasi dan pelayanan publik.
Akankah langkah Musk ini menjadi revolusi dalam sistem pemerintahan, atau justru menimbulkan tantangan baru? Kita tunggu perkembangannya.
Artikel ini telah tayang di detikINET.
(fyk/sud)
