.webp)
Sekolah swasta di Jawa Barat menghadapi persoalan serius terkait tunggakan biaya pendidikan yang ditinggalkan para lulusan. Jumlahnya tidak main-main yang ditaksir mencapai triliunan Rupiah.
Hal tersebut diungkap Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jabar Ade Hendriana. Dia mengaku, telah bertemu dengan Pemprov Jabar untuk mencari solusi soal penyerahan ijazah kepada lulusan yang dianggap tak adil bagi sekolah swasta.
Dalam pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu, Ade mengakui, telah dibahas soal draft nota kesepahaman atau MoU yang bakal dijadikan dasar bagi sekolah swasta untuk menyerahkan ijazah kepada lulusan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, Pemprov Jabar menyanggupi melunasi biaya tunggakan siswa yang ijazahnya ditahan sekolah. Adapun besarannya tentu berbeda di tiap sekolah. Bahkan kata Ade, terdapat satu sekolah yang jumlah tunggakan siswa mencapai Rp 5 miliar.
"Karena berdasarkan informasi ada satu sekolah mencapai Rp 5 miliar. Ini kan se-Jawa Barat, ketika angkanya muncul mungkin tidak bisa terakomodir semua. Tentu nanti ada tim audit. Setelah diaudit kemudian kita lihat kemampuan pihak provinsi berapa untuk mengganti itu," katanya, Jumat (31/1/2025).
Saat ditanya soal besaran jumlah tunggakan siswa di Jabar yang mesti dilunasi jika ijazah segera didistribusikan kepada lulusan, Ade menaksir jumlahnya mencapai triliunan Rupiah. Meski begitu kata dia, saat ini pihaknya mengusulkan Disdik Jabar untuk mendata satu per satu jumlah tunggakan di setiap sekolah.
"Jadi enggak setiap SMA swasta membuat pernyataan, makanya satu pintu. Kalau ada pendataan dari Disdik kan nanti ada jumlah berapa triliun (tunggakan)," ujarnya.
"Sekarang posisi sekolah lagi melakukan pendataan by name by address, berapa tunggakan dan tahun lulusan," sambungnya.
Ade menekankan penyelesaian polemik soal ijazah ini dilakukan atas asas keadilan. Sebab menurutnya, sekolah swasta hanya mengandalkan biaya dari orang tua siswa untuk memenuhi semua operasional sekolah.
"Pada intinya kami sepakat seluruh sekolah swasta untuk membagikan ijazah yang tertahan di sekolah setelah MoU itu ditandatangani. Berbeda dengan negeri karena semuanya dari pemerintah," tutup Ade.
(bba/mso)
