.webp)
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang marak terjadi di Jawa Barat, khususnya di Sukabumi, menjadi perhatian anggota DPRD Jawa Barat fraksi PPP, Dedi Damhudi.
Dedi menegaskan pentingnya upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terus terulang di masa mendatang, terutama bagi masyarakat Jawa Barat.
"Saya akan menyampaikan usulan kepada Pemerintah Jawa Barat terkait solusi pencegahan dan penanganan agar masyarakat terhindar dari kasus TPPO," ujar Dedi, Senin (6/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, korban TPPO sering kali berasal dari kalangan masyarakat ekonomi lemah dengan pengetahuan terbatas. Mereka tergoda oleh janji-janji palsu, seperti gaji besar dan pekerjaan nyaman, yang ditawarkan oleh sponsor, yayasan, atau perusahaan yang mengaku memberikan peluang kerja di luar maupun dalam negeri.
"Salah satu yang kerap menjadi korban TPPO adalah masyarakat dengan ekonomi dan pengetahuan yang kurang serta adanya iming iming mendapatkan gaji besar dan kerja enak," tegasnya.
Dedi mengusulkan agar masyarakat, khususnya di Sukabumi, diberikan pemahaman tentang modus yang sering digunakan pelaku TPPO. Sosialisasi ini, menurutnya, dapat dimulai dari tingkat desa.
Selain itu, pemerintah desa harus dilibatkan secara aktif untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan praktik TPPO. Dengan langkah ini, Dedi berharap ruang gerak pelaku TPPO dapat dipersempit.
"Selain memberikan sosialisasi dan pengetahuan saya juga akan meminta agar pihak pemerintah dari mulai desa untuk menerima informasi laporan masyarakat yang melihat adanya dugaan TPPO kepada pemerintah," ucapnya.
"Melalui sosialisasi dan laporan dari masyarakat, pemerintah dapat memantau aktivitas rekrutmen yang mencurigakan sehingga masyarakat terlindungi," imbuhnya.
Selain upaya pencegahan, Dedi juga menyoroti pentingnya penanganan bagi korban. Ia meminta pemerintah untuk membantu proses pemulihan korban TPPO dan mendesak aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku.
"Khusus untuk korban TPPO saya merasa prihatin dan meminta agar pemerintah membantu pemulihan korban dan Aparat untuk menindak tegas pelaku TPPO," tutup Dedi.
(bba/dir)
