Pemkab Sumedang Optimis Nol Persen Miskin Ekstrem di Akhir Tahun 2024

Pemkab Sumedang Optimis Nol Persen Miskin Ekstrem di Akhir Tahun 2024

Dwiky Maulana Vellayati - detikJabar
Senin, 16 Des 2024 22:45 WIB
Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang. Foto: Istimewa
Sumedang -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem. Terbukti, di akhir tahun 2024 ini warga Sumedang yang tercatat sebagai miskin ekstrem telah menyisakan dua Kepala Keluarga (KK) saja.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang yang digelar di Ruang Kerja Bupati dan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Sumedang, Yudia Ramli, pada Senin (16/12/2024).

Dengan capaian tersebut, Pemkab Sumedang pun merasa optimis bahwa angka kemiskinan di akhir bulan Desember 2024 sudah tidak ada lagi atau nol persen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami optimistis dapat mencapai nol persen kemiskinan ekstrem di akhir Desember (2024). Tinggal dua KK yang harus ditangani, dan upaya terakhir ini akan melibatkan pihak-pihak yang mampu menanggung kebutuhan mereka," ujar Yudia dalam keterangannya yang diterima detikJabar.

Yudia mengatakan, dari total tiga ribu lebih Kepala Keluarga (KK) yang sebelumnya teridentifikasi sebagai kategori ekstrem, kini hanya tersisa dua KK. Ia menjelaskan, dua KK yang tersisa merupakan kasus yang cukup kompleks, dimana salah satunya terdapat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

ADVERTISEMENT

"Namun, dengan koordinasi lintas sektor dan dukungan penuh dari perangkat daerah, target ini diharapkan bisa tercapai sesuai waktu yang direncanakan," katanya.

Tak hanya pembahasan soal kemiskinan ekstrem saja, dalam rapat tersebut juga dibahas beberapa target lainnya, termasuk peningkatan cadangan pangan yang saat ini masih setengah dari angka ideal. Selain itu, dibahas pula percepatan proses penyusunan Peraturan Bupati terkait peningkatan status organisasi BPD dan Damkar.

"Ini dilakukan untuk memastikan kedua lembaga tersebut dapat berfungsi secara maksimal sesuai mandat Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan," ucapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappppeda Kabupaten Sumedang, Deni Suhandani menambahkan, keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah hasil kerja keras bersama dan bukti komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.

"Bappppeda memastikan seluruh program penanganan kemiskinan ekstrem berjalan efektif dan terintegrasi dengan baik. Kolaborasi antara perangkat daerah, mitra kerja, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan target ini," kata Deni.

"Kami optimistis, dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan, Sumedang akan menjadi kabupaten bebas kemiskinan ekstrem di akhir tahun ini," tambahnya.




(sud/sud)


Hide Ads