Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah yang layak ke Pendopo dan Gedung DPRD Cianjur, Kamis (14/11/2024). Namun aksi tersebut diwarnai bentrokan antar massa buruh.
Pantauan detikJabar massa aksi yang berkumpul di kawasan industri di Kecamatan Sukaluyu berkonvoi ke Pendopo Cianjur sekitar pukul 10.00 WIB.
Setelah tiba di pendopo Cianjur di Jalan Siliwangi, tiba-tiba beberapa orang buruh berdebat hingga terjadi aksi saling dorong. Bahkan sesama buruh itu nyaris adu jotos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal serupa juga terjadi saat massa aksi bergeser ke Kantor DPRD Kabupaten Cianjur. Beberapa buruh bersitegang dengan buruh lainnya yang turut dalam aksi.
Saling dorong hingga nyaris adu jotos pun kembali terjadi. Beruntung situasi panas tersebut segera diredam oleh masing-masing koordinator buruh.
Massa pun akhirnya membubarkan diri setelah beraudiensi dengan perwakilan dari DPRD Kabupaten Cianjur sekitar pukul 17.30 WIB.
Koordinator Aksi Buruh Asep Saepul Malik, mengatakan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Cianjur di tahun ini hanya di angka Rp 2.915.102. nilai tersebut terendah dibandingkan kabupaten/kota tetangga.
"Kalau di Jabar mungkin kita di pertengahan. Tapi dibandingkan Sukabumi, Bogor, dan Purwakarta kita jelas jauh di bawah UMK mereka," kata dia, Kamis (14/11/2024).
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menaikkan UMK 2025 di atas 15 persen dari UMK tahun ini.
"Kita minta UMK naik dengan nilai yang layak. Selain itu juga tidak lagi menggunakan PP nomor 51 tahun 2023," kata dia.
Dia mengancam buruh akan terus menggelar aksi apabila tuntutan tak kunjung dipenuhi. "Dari dewan sudah mengeluarkan rekomendasi, kami harap ini jadi pertimbangan Pemkab untuk penetapan upah. Jika tidak maka akan ada aksi berikutnya dengan massa yang lebih banyak," kata dia.
Di sisi lain, Asep mengatakan insiden gesekan antar massa buruh dalam aksi kali ini juga akan jadi bahan evaluasi agar tak terulang dalam aksi berikutnya.
"Tadi ada gesekan, mungkin karena ada senggolan personal. Tapi nanti akan jadi evaluasi oleh masing-masing organisasi buruh. Kami upayakan ke depannya tak akan terulang," kata dia.
(dir/dir)