Kompetensi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tengah mendapat sorotan. Dalam beberapa rapat dan pertemuan, anggota DPRD Kota Bandung menyoroti kualitas serta keterampilan ASN di lingkungan Pemkot Bandung.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita mengatakan, diperlukan peta terkait kepegawaian, baik di dinas maupun badan yang ada di lingkungan Pemkot Bandung.
"Jadi menyusun peta baik dinas dan badan, sehingga kami mengetahui tentang mitra kami. Ini sebagai semangat spirit perubahan ke arah yang lebih baik di Kota Bandung," ujar Radea, Jumat (1/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Radea menuturkan, Komisi A DPRD Kota Bandung meminta dinas maupun badan untuk menyampaikan profil institusinya secara lengkap. Hal itu kata dia akan mempermudah tugas legislatif dalam hal pengawasan.
"Termasuk untuk mengetahui bagaimana potensi dan kemampuan dari setiap kepegawaian yang ada di masing-masing dinas dan badan," ujarnya.
"Dengan berbagai program maka akan banyak aspirasi dan gagasan. Kami berkomitmen untuk mengawasi semaksimal mungkin," sambungnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya menambahkan, diperlukan pengawasan terhadap kepegawaian di seluruh tingkat kewilayahan di Kota Bandung. Dia menyebut, masih banyak oknum yang memanfaatkan status kepegawaiannya untuk kepentingan pribadi.
"Ini perlu jadi perhatian kita, karena ini meresahkan bagi masyarakat. Maka kita juga butuh akses ke database, sehingga mengetahui apakah yang bersangkutan merupakan pegawai di pemerintah atau bukan," tegasnya.
Komisi A DPRD Kota Bandung menyoroti diperlukannya analisis kompetensi yang sesuai untuk para pegawai ASN di Kota Bandung. Hal itu bertujuan agar sesuatu jabaran bisa diisi oleh orang yang berkompeten di bidangnya.
"Sumber daya manusia ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan di masyarakat. Tingkat kewilayahan ini penting, karena bersentuhan langsung dengan warga," tutup Sekretaris Komisi A DPRD Susanto Triyogo Adiputro.
(bba/dir)