Ramai Anggota DPRD Sukabumi Walk Out di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Ramai Anggota DPRD Sukabumi Walk Out di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Siti Fatimah - detikJabar
Rabu, 23 Okt 2024 11:57 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi dengan agenda pembentukan AKD
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi dengan agenda pembentukan AKD (Foto: Siti Fatimah/detikJabar)
Sukabumi -

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi diwarnai aksi walk out atau keluar. Padahal, dalam rapat itu dibahas pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) meliputi Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, hingga Badan Musyawarah.

Kegiatan rapat paripurna itu berlangsung pada Selasa (22/10) kemarin. Dari pantauan detikJabar, rapat paripurna pembentukan AKD baru selesai sekitar pukul 22:30 WIB. Beberapa kursi di ruang rapat nampak kosong, bahkan hanya ada satu pimpinan yang ikut dalam rapat tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asy'ari mengatakan, sebanyak 16 anggota DPRD memutuskan untuk tidak melanjutkan ikut serta dalam rapat paripurna tersebut. Dia pun blak-blakan menjelaskan alasan aksi walk out itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kemarin ba'da Magrib teman-teman sekitar 16 anggota DPRD melakukan walk out. 16 anggota DPRD itu berasal dari 5 fraksi, PAN, PPP, Demokrat, Golkar dan PDI Perjuangan. (Kenapa?) bukan kecewa terhadap hasil, bukan," kata Rojab saat dikonfirmasi detikJabar, Rabu (23/10/2024).

Dia menerangkan, sebelum rapat paripurna pembentukan AKD dilaksanakan, beberapa pimpinan partai sepakat untuk membentuk Koalisi Perubahan. Di dalamnya terdiri dari enam partai politik yaitu PAN, PPP, Demokrat, Golkar, PDIP dan Nasdem dengan jumlah kursi 19. Keenam partai itu membuat kesepakatan kerjasama gabungan Fraksi Perubahan.

ADVERTISEMENT

Dalam dokumen kesepakatan yang diterima detikJabar tercantum komposisi AKD. Selain itu, ada beberapa kesepakatan lain yang harus ditaati anggota Fraksi Perubahan. Namun saat rapat paripurna, satu partai koalisi tiba-tiba mengambil keputusan berbeda.

"Jadi intinya, kita walk out itu bentuk kekecewaan karena ada satu partai di koalisi yang melakukan pembelotan. Makanya kita sepakat diperintahkan ketua partai, kita menentukan sikap untuk tidak menghadiri rapat paripurna. Silahkan rapat paripurna dilanjutkan apapun hasilnya kita akan menerima," ujarnya.

Rojab menuturkan, ke-16 anggota DPRD yang walk out itu tidak mempermasalahkan hasil pembentukan AKD yang sudah diputuskan. Namun, kata dia, mereka menyayangkan adanya pengkhianatan yang terjadi di lingkup Koalisi Perubahan.

"Kekecewaan kita sebenarnya bukan dalam hasil tapi ada sebuah pengkhianatan dari hasil kesepakatan. Dengan pembelotan NasDem itu ya akhirnya tidak sesuai dengan komitmen. Komitmen itu dibangun punya tujuan, di parlemen ini punya harapan bahwa kita akan solid, program-program yang dikolaborasikan dengan teman-teman lain," kata dia.

"Itu sudah jelas, terang-terangan pembelotan, fakta di perhitungan itu kan ploting terbuka, bukan lagi asumsi. Saya tidak tahu (alasan NasDem) tapi dalam hasil pembahasan NasDem juga sudah dikasih porsi di wakil ketua Komisi 1, wakil ketua Badan Pemperda, bahkan di komisi 3 juga dikasih. Jadi sebetulnya distribusi dari 6 partai itu sudah teratur, sudah kesepakatan," sambungnya.

Dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Kota Sukabumi Asep Koswara membenarkan adanya dinamika politik dalam rapat paripurna pembentukan AKD.

"Prosesnya saya kira saya tidak bisa langsung masuk ke dinamika di dalam karena memang itu ada wilayah politik yang tentunya bukan domain saya tapi secara umum dari proses pembahasan tadi itu dimulai dari rapat pimpinan dengan para ketua fraksi. Adapun dinamika tadi ini area politik, kepentingan dan sebagainya," kata Asep.

Dia mengatakan, proses rapat paripurna mulanya berjalan normal. Kemudian rapat diskors atau isoma sekira pukul 18:00 WIB dan dimulai kembali pada pukul 19:00 WIB.

"Nah baru saja dimulai para peserta tidak kembali lagi. Ada bahasa walk out padahal tidak, tadi itu sudah diskorsing dulu. Jadi dinamikanya berkembang sesuai tatib (tata tertib) kan yang namanya kita di DPRD itu panduannya tatib kalau tidak sesuai dengan tatib itu tidak bisa dilaksanakan," jelasnya.

Menurutnya, saat belasan anggota DPRD meninggalkan gedung dewan, para ketua komisi sudah terpilih dan diputuskan. Meski begitu, ia tak memungkiri adanya banyak dinamika yang terjadi di ruang rapat.

"Dinamikanya luar biasa walaupun saya tidak masuk ke dalam (ranah politik) tapi saya lihat luar biasa lah setelah itu muncul sudah keluar keputusan komisi 1 hingga 3. Ketua Komisi 1 itu dari Frakasi Gerindra Kamal Suherman, Ketua Komisi 2 dari Fraksi PPP Muchendra, Ketua komisi 3 dari Fraksi NasDem Bambang Herawanto," tutupnya.




(dir/dir)


Hide Ads