.webp)
Inovasi pembayaran parkir on street dengan menggunakan metode cashless atau QRIS belum dilirik oleh warga. Pj Wali Kota Bandung, A Koswara menyebut, inovasi itu akan dievaluasi dalam waktu dekat ini.
Seperti diketahui, pembayaran parkir dengan QRIS diterapkan di Jalan Cikapundung, Kota Bandung. Sudah sepekan berjalan, juru parkir menyebut tidak ada pemasukan dari metode pembayaran tersebut.
Menanggapi hal itu, Pj Wali Kota Bandung A Koswara menuturkan, penerapan pembayaran parkir dengan QRIS adalah pilot project yang diinisiasi Dishub Kota Bandung akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana efektivitasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya ini kan pilot projek nanti kita lihat di tempat lain, dibandingkan. Pasti kalau pilot project (akan ada) evaluasi. Kita belum melihat (efektivitasnya) karena kan evaluasinya belum, baru juga beberapa hari," ucap Koswara, Kamis (17/10/2024).
Menurut Koswara, pembayaran dengan QRIS dilakukan untuk menekan kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir. Dia menyebut, PAD dari sektor parkir saat ini ada di kisaran angka Rp 40 miliar. Padahal menurutnya, potensi pendapatan dari parkir bisa dua kali lipatnya.
"Parkir itu kalau dikelola dengan benar di Kota Bandung sumbangan PAD sangat besar. Sekarang pengelolaan itu belum terintegrasi dan maksimal. PAD parkir itu sekitar Rp 40 M, potensinya bisa dua kali lipatnya," tegasnya.
 Bayar parkir di Bandung pakai QRIS. Foto: Bima Bagaskara/detikJabar |
"Itu karena parkir liar dan pengelolaannya banyak oleh masyarakat dan kelompok yang tidak masuk PAD, sementara parkir itu layanan publik. Yang QRIS itu upaya untuk menekan kebocoran karena langsung masuk kas kan," lanjutnya.
Koswara mengungkapkan, wajar jika sebuah inovasi menimbulkan pro kontra dan tidak langsung bisa diterima masyarakat. Dia juga menuturkan, persoalan parkir di Kota Bandung bukan hanya terkait cara pembayaran, namun juga tatakelola yang belum terintegrasi.
Karena itu, Koswara berencana untuk membuat aturan tentang layanan perkotaan yang di dalamnya juga mengatur soal tatakelola parkir.
"Memang semua inovasi atau perubahan pasti ada pro kontra, kita lihat saja ini masih baru, kalau efektif dengan cara itu kita pakai di semua tempat, ini baru uji coba. Kemudian masalahnya bukan cuma di QRIS, tapi tata kelola keseluruhan, kalau QRIS soal pembayaran saja," tegasnya.
"Konsep yang tentang penyelenggaraan layanan perkotaan itu termasuk parkir harus diperkuat. Ke depan saya akan buat aturan soal layanan perkotaan termasuk parkir bagaimana dikelola secara benar dan jadi unggulan Pemkot," tandasnya.
(bba/yum)
