.webp)
Ribuan massa dari gabungan mahasiswa se-Bandung Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Kamis (22/8/2024). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan revisi UU Pilkada yang dianggap tidak sesuai dengan putusan MK.
Pantauan detikJabar pukul 14.20 WIB, massa aksi menyemut di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, tepat di depan gedung DPRD Jabar. Massa membawa sejumlah poster besar dengan berbagai tulisan yang mengkritik pemerintah. Poster itu ditempel di pagar gedung DPRD.
Massa juga membakar ban dan sejumlah baliho dengan gambar partai politik yang terpasang di sekitar gedung DPRD Jabar. Bahkan sesekali, botol beterbangan ke dalam gedung DPRD Jabar yang dijaga ketat petugas kepolisian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aksi ini, massa mahasiswa berorasi menyuarakan kekhawatirannya terkait potensi runtuhnya marwah demokrasi jika revisi UU Pilkada disahkan oleh DPR. Massa menganggap revisi UU Pilkada bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXVII/2024
"Hari ini kita tidak merespons Pilkada, tapi akumulasi kemarahan warga negara dan seluruh elemen semuanya baik mahasiswa, buruh, guru, pedagang, homeless. Hari ini sebagai akumulasi kemarahan kepada negara dan pemerintah yang telah berkoordinasi atau melewati peraturan," kata Indra salah satu koordinator aksi.
"Pemerintah hari ini sedang berskenario agar rakyat tidak lagi dapat menyuarakan pendapatnya. Mereka ingin rakyatnya tetap lapar dan saling menyalahkan satu sama lain. Pemerintah akan menganggap skenario busuknya ini berhasil ketika rakyat tidak lagi merasa bahwa dia memiliki hak berpendapat dan mengkritik pemerintah," lanjutnya.
 Aksi demo tolak Revisi UU Pilkada di Bandung. (Foto: Bima Bagaskara/detikJabar). |
Indra pun membenarkan bahwa informasi soal keputusan DPR yang mengabaikan ketetapan MK, semakin membuat massa marah. Dia menegaskan bahwa massa yang berkumpul hari ini akan terus berorasi menyuarakan kemarahannya, tanpa berkenan untuk diajak audiensi.
"Ya ini akumulasi kemuakan yang tidak bisa dibendung. Kami bersama masyarakat yang hadir, menunjukkan bentuk kemarahan kita, menentang ketidakadilan dan bersuara atas nama masyarakat. Di depan DPRD ini, kami menunjukkan bahwa sudah tidak percaya pemerintahan atau eksekutifnya karena kita masyarakat tertindas," tutur Indra.
"Sehingga hari ini menunjukkan kemuakan dan kemarahan kepada DPR dan stakeholder lainnya. Kita akan tetap meluapkan emosi dan kemarahan, dan kita tegaskan tidak akan beraudiensi dengan siapapun. Isu yang kami bawa banyak, karena kami datang dari latar elemen yang berbeda. Warga semua yang tertindas turun ke jalan menyuarakan kemuakan kita. Tidak ada tuntutan spesifik," tutup Indra.
(bba/mso)
