Massa Gelar Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Depan Gedung DPRD Jabar

Massa di Kota Bandung menggelar demonstrasi bertajuk 'Rakyat Gugat Negara' di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (22/8/2024). Massa yang terdiri dari beberapa gerakan Mahasiswa, Aksi Kamisan Bandung, dan Front Rakyat Melawan Negara, menuntut sejumlah permasalahan.

Salah satu pokok isu yang disuarakan ialah protes pada lembaga legislatif dan eksekutif, terutama DPR agar membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang isinya berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pantauan detikJabar, massa mulai berkumpul sejak pukul 11.45 WIB. Gerbang gedung DPRD yang dipasangi kawat bergerigi terlihat ditutup rapat, dengan penjagaan sejumlah polisi. Massa lalu menempelkan sejumlah poster dan spanduk yang membawa beragam isu.

Ada yang menempelkan poster bergambar wajah Presiden RI Joko Widodo, tulisan '10 tahun pemerintahan Jokowi bangun Oligarki', 'tangkap polisi yang membunuh Afif Maulana', hingga tulisan 'Tolak Pilkada akal2an'. Yel-yel mencaci maki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun lantang disuarakan berkali-kali.

Indra, sebagai salah satu Koordinator Aksi menyatakan bahwa masing-masing warga membawa isu protesnya yang berbeda. Tak ada tuntutan spesifik kata Indra, yang penting mereka berkumpul meluapkan kemuakan yang sama pada pemerintah Indonesia.

"Hari ini kita tidak merespon Pilkada, tapi akumulasi kemarahan warga negara dan seluruh elemen semuanya baik mahasiswa, buruh, guru, pedagang, homeless. Hari ini sebagai akumulasi kemarahan kepada negara dan pemerintah yang telah berkoordinasi atau melewati peraturan," kata Indra dengan tegas.

Dalam orasi setiap warga, menyuarakan lantang dengan toa setiap unek-unek pada pemerintah. Mereka banyak menyebut pemerintahan era Jokowi telah banyak melanggar demokrasi dan peraturan.

"Kami masyarakat secara luas, atas nama Front Rakyat Menggugat Negara, melawan dan menentang ketidakadilan atas pelanggaran HAM dan peraturan yang telah ditentang," ucap Indra.

Ia pun membenarkan bahwa informasi soal keputusan DPR yang mengabaikan ketetapan MK, semakin membuat massa meledak. Indra pun menegaskan bahwa massa yang berkumpul hari ini akan terus berorasi menyuarakan kemarahannya, tanpa berkenan untuk diajak audiensi.

"Ya ini akumulasi kemuakan yang tidak bisa dibendung. Kami bersama masyarakat yang hadir, menunjukkan bentuk kemarahan kita, menentang ketidakadilan dan bersuara atas nama masyarakat. Di depan DPRD ini, kami menunjukkan bahwa sudah tidak percaya pemerintahan atau eksekutifnya karena kita masyarakat tertindas," tutur Indra.

"Sehingga hari ini menunjukkan kemuakan dan kemarahan kepada DPR dan stakeholder lainnya. Kita akan tetap meluapkan emosi dan kemarahan, dan kita tegaskan tidak akan beraudiensi dengan siapapun. Isu yang kami bawa banyak, karena kami datang dari latar elemen yang berbeda. Warga semua yang tertindas turun ke jalan menyuarakan kemuakan kita. Tidak ada tuntutan spesifik," sambung dia.

Sampai pukul 12.25 WIB, massa masih terus berorasi dengan jumlah yang semakin banyak. Sejauh ini demo masih berjalan kondusif dan masih dalam penjagaan aparat kepolisian.

Tak terlihat tanda-tanda adanya pejabat pemerintahan atau anggota legislatif yang berusaha menemui massa. Sepanjang ruas jalan Diponegoro juga ditutup sampai waktu yang belum bisa ditentukan.