.webp)
Sebanyak 7 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat dan Banten terancam ditutup. LLDikti mengungkap bahwa ketujuh perguruan tinggi itu diperkirakan tidak sanggup mengurus persyaratan sehingga terancam ditutup.
Mengetahui hal tersebut, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mewanti-wanti agar jangan sampai keputusan itu berdampak bagi mahasiswa dan lulusannya. Bey mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitor untuk memastikan nasib mahasiswa yang ada di perguruan tinggi itu. "Iya itu kan swasta ya, nanti kami akan koordinasikan bagaimana mahasiswanya," kata Bey, Rabu (14/8/2024).
Sekedar diketahui, LLDikti pun terus melakukan pendampingan untuk tujuh perguruan tinggi yang nampaknya sudah pasrah dengan nasibnya. Para mahasiswa dipastikan bakal dipindahkan, meski jumlah mahasiswa di tujuh perguruan tinggi swasta itu terbilang minim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti apakah bisa dipindahkan ke sekolah lain? Jangan sampai mahasiswa terlantar. (Sudah ada info dan koordinasi?) belum ada," sambungnya singkat.
Sementara itu terkait hal tersebut, Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jabar-Banten M Samsuri mengatakan, mahasiswa dari PTS yang terancam ditutup itu bakal ditransfer ke perguruan tinggi lain dengan jurusan yang relevan.
Nasib lulusan dari kampus-kampus itu juga dipastikan aman dan tidak akan menjadi masalah. Menurut Samsuri, data kampus-kampus itu masih ada tercantum di PD Dikti, termasuk data mahasiswa yang sudah lulus sebelumnya.
"Kalau alumni yang sudah diluluskan dan terdata di PD Dikti dan berstatus lulus ya gak masalah. Kan data kampus tersebut tidak akan hilang," ucap Samsuri saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).
Bahkan menurut Samsuri, LLDikti akan membantu lulusan yang memerlukan proses validasi dan verifikasi. Karena itu, dia menegaskan bagi alumni yang kampusnya terancam ditutup tidak perlu khawatir.
"LLDikti tetap bisa membantu jika dibutuhkan verifikasi validasi, kita bisa membantu. Nanti proses validasi ijazah ke LLDikti selama ijazah itu dikeluarkan dengan proses yang benar," tegasnya.
Lebih lanjut, Samsuri menuturkan LLDikti memberi tenggat waktu hingga 18 Agustus 2024 bagi tujuh kampus untuk mengurus proses akreditasi. Sejauh ini kata dia, ada beberapa kampus yang berupaya menempuh proses. Namun dia menyebut, ketujuh kampus yang terancam itu sudah 'menyerah' dan pasrah dan kemungkinan besar akan dicabut izin operasionalnya.
(aau/iqk)
