.webp)
Pemerintah Rusia membuat kebijakan untuk memblokir YouTube. Namun tampaknya, pemerintah tidak menerapkan pemblokiran tingkat ISP secara penuh.
Dilansir detikInet yang mengutip Android Headline, platform video ini merupakan salah satu dari sedikit platform di Rusia yang mengizinkan unggahan konten terkait dengan penentang Kremlin. Sebagai tanggapan hal tersebut, Rusia pun memblokir akses ke YouTube melalui pembatasan kecepatan internet yang parah.
Sebaliknya, mereka mengurangi kecepatan internet untuk mencegah pemutaran dan pengunggahan video. Koneksi internet disebutkan telah dibatasi hingga serendah 128 Kbps setelah mendeteksi URL atau domain yang berhubungan dengan YouTube.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Rusia tidak menyukai para oposisi yang dapat mengunggah konten secara bebas. Seperti yang dilaporkan oleh Reuters, banyak platform sosial terpopuler telah menghapus video atau postingan semacam itu untuk menghindari pembatasan. Namun, YouTube terus mengabaikan permintaan untuk menghapus konten tanpa alasan yang tepat.
Awalnya, Rusia mencoba menyalahkan Google atas buruknya kecepatan internet dan performa YouTube. Namun, raksasa Mountain View ini dengan cepat membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa masalahnya bukan di pihaknya.
Meskipun demikian, seorang pejabat pemerintah Rusia telah memperingatkan tentang tindakan terhadap YouTube. Alexander Khinshtein, kepala komite parlemen untuk kebijakan informasi, menyebutkan bahwa mereka akan menerapkan pelambatan kecepatan internet hingga 70% saat mengakses platform tersebut.
Pada saat itu, Khinshtein mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan langkah yang diperlukan. "Tidak ditujukan kepada pengguna Rusia, tetapi terhadap administrasi sumber daya asing yang masih percaya bahwa mereka dapat melanggar dan mengabaikan undang-undang kami tanpa hukuman," ujarnya.
Hingga saat ini belum ada tindakan untuk layanan Google lainnya di Rusia. Namun, beberapa orang berhasil menerobos 'aturan' pembatasan kecepatan dengan berbagai cara termasuk melalui VPN. Selain itu belum ada pengumuman apakah kebijakan ini diterapkan secara permanen atau tidak.
Artikel ini telah tayang di detikInet. Baca selengkapnya di sini.
