Mahasiswa Soroti Netralitas ASN Sukabumi Jelang Pilkada

Maraknya aparatur sipil negara (ASN) yang menghadiri kegiatan bersama beberapa bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi disorot kalangan mahasiswa. Mereka menuntut Pemerintah Kota Sukabumi mengambil tindakan tegas atas fenomena tersebut.

Mahasiswa pun menggelar unjuk rasa di depan Balia Kota Sukabumi, Jalan R Syamsudin, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Selasa (23/7/2024). Massa membawa atribut yang bertuliskan 'Evaluasi Kinerja Dinas Kota Sukabumi' dan 'Revolusi Kota Sukabumi.'

"Terkait dengan unjuk rasa hari ini, kita dari HMI Cabang Sukabumi mendesak Pak Pj Wali Kota untuk menindak tegas ASN-ASN yang disinyalir tidak netral. Yang kedua kami meminta untuk mengevaluasi kinerja dinas-dinas yang ada di Kota Sukabumi, itu dua poin yang hari ini kita angkat dalam aksi kali ini," kata Ketua HMI Cabang Sukabumi Yudi Nurul Anwar, Selasa (23/7/2024).

Dia mengatakan, dasar unjuk rasa soal netralitas ASN itu terlihat dari beberapa pemberitaan mulai dari kepala dinas, camat hingga pejabat tinggi di Kota Sukabumi.

Jika dibiarkan, pihaknya menilai hal itu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan pemerintah. Pihaknya mengaku, memiliki bukti jika Sekda mendaftarkan diri ke salah satu partai politik.

"Nah ditakutkan ASN lain jadi tidak akan bisa netral," sambungnya.

Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji menanggapi aksi mahasiswa. Dia mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi terkait netralitas ASN jelang pilkada. Meski demikian, dia mendapatkan laporan dari media sosial hingga media perpesanan secara pribadi.

"Laporan-laporan juga langsung ke Instagram saya, WA, terkait dengan beberapa ASN yang ikut bertemu bakal calon ya dan itu juga sudah saya tindaklanjuti, ada beberapa yang sudah saya langsung telepon, terus saya tugaskan khusus," kata Kusmana.

Para ASN yang diduga mendukung bacalon itu sudah dipanggil oleh Inspektorat. Mereka mendapatkan pelanggaran kode etik dan teguran lisan.

"Yang kedua, jangan sampai menggunakan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang terindikasi sosialisasi bakal calon. Walaupun sedikit berat karena tadi hasil survei ASN kan ada beberapa yang dia saudara (bacalon) yang terpenting tidak ikut kampanye dan tetap menjaga netralitas ASN," ujarnya.

"Jadi ada beberapa yang sulit itu karena dia sedarah, dia merasa dibesarkan, dia merasa bahwa jabatannya oleh yang bersangkutan, balas jasa. Ini juga menjadi bahaya," sambungnya.

Kusmana bahkan kaget menerima laporan dugaan netralitas dari Inspektorat Jenderal Kemendagri. Oleh sebab itu, isu netralitas ASN ini jadi perhatian khusus.

"Yang paling berat adalah dari Inspektorat Jenderal Kemendagri karena saya kan dievaluasi terus tiap tiga bulan ya. Saya kagetnya itu ada itu dari inspektorat jenderal yang mengevaluasi saya. Betul foto itu sampai ke Depdagri," ucapnya.

Sanksi tegas pun disiapkan jika ASN terbukti mendukung salah satu paslon. Pihaknya tidak segan-segan akan menurunkan jabatan ASN yang bersangkutan.

"Tegas nanti kalau sudah jadi calon tetap yang ditetapkan oleh KPU sedang dan berat kalau berat otomatis penurunan jabatan ini dari BKD. Kalau sudah tidak netral lagi ya apa boleh buat ya, nanti ada beberapa kali sanksi ya," tutupnya.