.webp)
Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Alun-alun Dadaha Kota Tasikmalaya diprotes oleh kelompok PKL. Para pedagang meminta kebijakan Pemkot agar mereka diizinkan tetap berjualan khusus di akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu.
Pada Senin (22/7/2024) kelompok pedagang ini mendatangi kantor UPTD Pengelola Kompleks Olahraga Dadaha. Mereka menyampaikan aspirasi itu, karena pada akhir pekan lalu sejumlah pedagang sempat bersitegang dengan petugas Satpol PP. Beruntung kedua belah pihak bisa menahan diri, sehingga tak terjadi bentrokan.
"Sudah dibahas, tapi belum ada keputusan. Kami pengurus pedagang berkomunikasi dengan Pak Mulyono (Kepala UPTD Pengelola Dadaha). Dia akan mengusulkan ke Disporabudpar dan juga ke Pj Wali Kota," kata koordinator pedagang Ade Cundiana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Acun itu mengatakan pihaknya juga berencana akan melakukan audiensi ke DPRD dan Pemkot Tasikmalaya.
Acun menjelaskan pihaknya sangat menghormati kebijakan Pemkot yang ingin membersihkan trotoar dari pedagang. Pihaknya pun mematuhi dengan pindah ke halaman gedung GGM, yang berada di seberang Alun-alun Dadaha.
 Suasana di Alun-alun Tasikmalaya. Foto: Faizal Amiruddin/detikJabar |
Tapi khusus hari Sabtu dan Minggu, dia meminta kebijakan agar diperbolehkan kembali berdagang di trotoar.
"Itu harga mati kami berjualan Sabtu dan Minggu. Apakah pemerintah ingin membuat pengangguran lebih banyak? Sementara kan yang digaungkan UMKM dikembangkan. Kami ini betul-betul UMKM mandiri," kata Acun.
Acun mengatakan selama ini pihaknya tak pernah mendapatkan bantuan atau dukungan dari pemerintah. Sehingga diizinkan berjualan di trotoar di akhir pekan, adalah dukungan yang sangat berharga bagi pedagang.
"Kita tidak pernah ada bantuan dari pemerintah, dari CSR, kita tidak memakai program pemerintah, baik ddari Dinas Indag sekali pun. Kami betul-betul mandiri, dan tolong usaha kami jangan dihambat," kata Acun.
Pihaknya meminta kebijakan berjualan di akhir pekan itu diberikan secara tertulis, sehingga pihaknya tidak terlibat gesekan dengan petugas Satpol PP di lapangan.
"Kami dari sudah ikuti aturan dari Senin sampai Jumat tidak jualan di depan. Pas Sabtu dan Minggu mau jualan diganggu lagi dengan Satpol PP, dengan alasan perintah dari atasan," kata Acun.
Kepala UPTD Pengelola Dadaha Mulyono mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keputusan terkait aspirasi pedagang itu. Dia mengaku baru bisa menampung untuk dikoordinasikan dengan Pemkot Tasikmalaya. "Saya belum bisa berkomentar, tapi apa yang disampaikan pedagang sudah kami tampung untuk disampaikan ke Dinas," kata Mulyono.
Sebelumnya Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah mengatakan agar semua fasilitas di Dadaha dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Sehingga tercipta ketertiban di ruang publik dan sarana olahraga tersebut. "Intinya kembalikan sebuah fasilitas sesuai dengan fungsinya," kata Cheka.
Terkait adanya pihak yang merasa keberatan dengan kebijakan Pemkot Tasikmalaya tersebut, Cheka mengatakan hal tersebut menjadi bagian dinamika dari sebuah rencana penataan.
"Yang namanya kebijakan itu tentu tak akan bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kepentingan yang jauh lebih besar harus kita utamakan," kata Cheka.
(yum/yum)
