Sebanyak 18 kepala keluarga (KK) atau 46 jiwa tinggal dalam satu rumah di Kampung Cisurupan, Cimahi, yang menjadi perhatian setelah video pendataan pemilih viral. Hanya 34 jiwa yang masuk daftar pemilih tetap Pilwalkot Cimahi 2024, sisanya masih di bawah umur.
Rumah berukuran 70 meter persegi ini dihuni keluarga besar Sri Aminah sejak 1982 dengan kondisi sangat memprihatinkan dan satu kamar mandi yang digunakan bergantian. Berikut fakta yang dihimpun detikJabar dari peristiwa tersebut.
1. Terungkap Oleh Petugas Pantarlih
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
18 kepala keluarga (KK) atau 46 jiwa tinggal dalam satu rumah di Kampung Cisurupan, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Rumah ini kemudian jadi perbincangan di media sosial, setelah beredar video seorang petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU Kota Cimahi melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di rumah tersebut.
Baca juga: Rumah Mungil Sri Jadi 'Atap' untuk 46 Jiwa |
Dalam video, terlihat stiker tanda bukti coklit juga berderet tertempel di dinding rumah sederhana itu. Keberadaan rumah yang dihuni 46 jiwa itu terungkap oleh si petugas.
Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan KPU Kota Cimahi, Yosi Sundansyah. Ia menyebut bahwa saat itu Pantarlih didampingi pengurus RT memasang stiker tanda rumah tersebut telah didata untuk mendapatkan hak pilih.
"Hasil coklit oleh petugas, didapati satu rumah di Kelurahan Citeureup itu dihuni sampai 18 KK atau sekitar 46 jiwa," kata Yosi saat dikonfirmasi, Senin (8/7/2024).
2. Rumah Berada di Gang Sempit
Rumah dengan luas sekitar 70 meter persegi ini disekat menjadi beberapa bagian untuk menampung setiap KK. Rumah ini hanya memiliki satu kamar mandi dan digunakan bergantian.
Posisi rumah itu juga berada di kawasan padat penduduk Kota Cimahi. Terselip di dalam gang sempit yang hanya bisa dilintasi dua motor, namun mesti berjalan bergantian dengan pejalan kaki.
![]() |
Rumah itu milik keluarga Sri Aminah (64). Setelah viral, rumahnya kedatangan tamu dari Kelurahan, bhabinkamtibmas, babinsa, didampingi pengurus RT dan RW. Mereka hendak mengecek kondisi rumah yang sudah ditinggal keluarga itu sejak tahun 1982.
Sri Aminah kala itu berjalan menyusuri gang sempit yang terbentuk dari tembok rumahnya serta rumah milik tetangganya. Ia kaget melihat orang-orang berkerumun di jalan gang sempit depan rumahnya.
"Kaget ibu juga, enggak tahu bakal ramai seperti ini. Anak-anak ibu juga ada yang marah sebetulnya kenapa sampai ramai. Ya ibu bilang gara-gara bu RT yang pengecekan," kata Sri saat berbincang dengan detikJabar, Senin (8/7/2024).
3. Kondisi Rumah Memprihatinkan - Sanitasi Buruk
Rumah tersebut memiliki kondisi sanitasi yang mengkhawatirkan dengan hanya satu MCK yang tidak layak digunakan.
Kondisi memprihatinkan juga nampak dari kamar mandi yang Sri dan keluarga besarnya gunakan. Mereka bergantian menggunakan kamar mandi berukuran sekitar 1x1,5 meter yang ada di bagian belakang.
"Ya cuma segini adanya, terus buat air juga kan ibu ngambil dari MCK RW. Dulu ada aliran air ke rumah, tapi enggak sanggup bayar listriknya. Kalau mau pakai air di rumah enggak bisa, bau airnya," tutur Sri Aminah, keluarga pemilik rumah.
Sri tak banyak berharap rumahnya bisa diperbaiki. Sebab menurutnya, rumah yang ia tinggali saat ini sudah lebih dari cukup untuk menampung keluarga besarnya agar tak kepanasan dan kehujanan.
"Kalau bantuan ya dapat, baru-baru ini. Kalau rumah lumayan buat tinggal mah, paling bocor kalau hujan. Ya sudah bersyukur ada ini juga," tutur Sri.
4. Reaksi dari Pemerintah
Setelah video pendataan pemilih menjadi viral, rumah tersebut mendapatkan kunjungan dari petugas Kelurahan, bhabinkamtibmas, babinsa, serta pengurus RT dan RW untuk mengecek kondisinya.
Menurut Lurah Citeureup, Rusli Sudarmadi saat ini jumlah penghuni rumah tersebut telah berkurang menjadi 14 KK atau 36 jiwa karena beberapa keluarga telah pindah.
"Sampai hari ini, yang tinggal di rumah itu ada 14 KK atau 36 jiwa. Ada 12 orang atau 4 KK yang mereka itu ngontrak rumah sendiri. Ada yang di Cipageran, di luar kota, tapi ada juga yang masih satu RT juga," kata Rusli.
Secara kondisi, kata Rusli, keluarga tersebut merupakan kategori keluarga pra sejahtera yang mesti mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Kalau melihat jumlah KK dan kondisi keseharian mereka, keluarga ini termasuk yang menerima bantuan. Sampai sekarang keluarga itu sudah terfasilitasi," tutur Rusli..
(sya/dir)