.webp)
Pemerintah Kota Cimahi memberikan syarat ketat bagi sekolah yang hendak melakukan kegiatan study tour atau karya wisata buntut kecelakaan menewaskan 11 pelajar asal Depok di Ciater, Subang.
Kendaraan yang bakal digunakan mengangkut pelajar asal Cimahi ke lokasi study tour, wajib menyertakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi berupa hasil uji KIR.
Jika Dishub Kota Cimahi tidak mengeluarkan rekomendasi, maka angkutan yang akan digunakan itu baik berupa bus ataupun jenis kendaraan lainnya dilarang dipakai kemudian study tour dilarang dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesuai SE Gubernur Jabar, sekolah yang mau study tour wajib menyertakan rekomendasi dari Dishub bahwa bus yang mereka pakai itu aman dan KIR-nya masih berlaku," ujar Kepala Seksi Angkutan pada Dishub Kota Cimahi Chaeruddin Djoehari saat dikonfirmasi, Selasa (14/5/2024).
Syarat uji KIR yang dikeluarkan Dishub Kota Cimahi, menjadi upaya mencegah kecelakaan yang terjadi pada Sabtu lalu. Hal itu lantaran kondisi kendaraan turut diuji. Sekadar diketahui, kecelakaan di Ciater, Subang, terjadi karena sistem pengereman yang tidak berfungsi.
"Surat uji KIR masih berlaku menjadi salah satu tanda bus masih laik digunakan. Jadi dalam pengujian KIR semua aspek fisik kendaraan, terutama sistem pengereman diperiksa," kata Chaeruddin.
Pihaknya juga meminta supaya pengusaha angkutan barang dan penumpang agar rutin melakukan uji KIR sebagai salah satu bentuk pencegahan kecelakaan. Sesuai aturan uji KIR wajib dilakukan setahun dua kali karena masa berlakunya hanya enam bulan.
"Pengusaha harus rajin menguji KIR untuk kendaraannya, supaya terkontrol kondisinya. Uji KIR ini kan gratis, jangan dijadikan alasan untuk tidak melakukan Uji KIR," kata Chaeruddin.
Chaeruddin menegaskan jika kendaraan tidak melakukan uji KIR dan tetap beroperasi akan diberikan sanksi seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
"Kalau sampai terparah bisa sampai cabut izin operasional," kata Chaeruddin.
(dir/dir)
