.webp)
Puluhan aktivis mahasiswa menggeruduk gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (6/5/2024). Mereka menggelar demonstrasi terkait dua isu, yakni terkait permasalahan buruh dan masalah pendidikan di Kota Tasikmalaya.
Massa yang datang selepas tengah hari langsung menggelar orasi di jalan depan gedung DPRD Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya.
Puas berorasi di bawah terik panas matahari, mereka merangsek masuk ke halaman. Polisi yang melakukan penjagaan tak mengadang, mereka membiarkan massa masuk ke halaman. Massa kemudian melakukan aksi bakar ban di halaman kantor DPRD. Asap hitam membubung mengiringi tuntutan mahasiswa agar anggota DPRD keluar dari kantornya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun pihak DPRD mengajak massa untuk audiensi di dalam ruang paripurna. Akhirnya massa masuk dan menggelar audiensi di dalam ruangan. Dalam pembahasan isu pendidikan, mahasiswa mempertanyakan banyaknya infrastruktur sekolah yang masih butuh perbaikan atau pembangunan.
"Kami menuntut agar fasilitas pendidikan di Kota Tasikmalaya layak pakai, serta mampu memberikan ruang kepada pelajar untuk berkembang dengan baik," kata koordinator aksi, Syamil Fadillah.
Selain itu mereka juga menyoroti soal nasib guru honorer yang tak kunjung mendapat kejelasan ikhwal kesejahteraannya. Solusi pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, menurut dia harus ditambah dan dilakukan secara selektif.
"Menuntut perubahan tingkat guru honorer yang telah memenuhi syarat serta kapasitas yang kompeten menjadi guru PPPK," kata Syamil.
Terkait tuntutan ini Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar yang turut hadir dalam audiensi menjelaskan saat ini ada sekitar 50 lokal bangunan Sekolah Dasar yang perlu diperbaiki. Sementara 4 lokal lainnya memerlukan pembangunan ruang kelas baru.
"Total SD di Tasikmalaya ada 225, sekitar 50 titik memang memerlukan rehab bangunan dan 4 butuh RKB. Namun hal ini sudah menjadi agenda prioritas kami di Dinas Pendidikan," kata Ucu.
Dia mengatakan secara bertahap masalah itu terus diselesaikan. Targetnya 2025, semua bangunan SD dan SMP di Kota Tasikmalaya dalam keadaan bagus. "Target 2025 selesai," kata Ucu.
Terkait pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, Ucu juga mengatakan hal itu dilakukan secara bertahap. Untuk pengangkatan PPPK ini pihaknya harus memperhatikan kondisi keuangan daerah, karena beban gaji pegawai PPPK ditanggung oleh daerah. "Tapi secara bertahap, setiap tahun dilakukan pengangkatan guru PPPK," kata Ucu.
Sementara itu terkait isu ketenagakerjaan, mahasiswa tak membahas lebih lanjut. Hal itu disebabkan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya tidak hadir. Mahasiswa sempat memprotes, dan pihak DPRD menjanjikan untuk menjadwalkan ulang audiensi terkait hal tersebut.
(sud/sud)
