.webp)
Jalan Raya Cibiru-Cileunyi yang berada di perbatasan Kota Bandung-Kabupaten Bandung menjadi lintasan jalan bagi pengendara, baik yang menuju Kabupaten Bandung maupun sebaliknya. Selain itu, akses jalan itu digunakan angkutan umum seperti bus atau pengendara lainnya yang memiliki tujuan ke wilayah Sumedang-Cirebon atau Cileunyi-Nagreg.
Kawasan Cibiru-Cileunyi, menjadi titik kemacetan apalagi di jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Permasalahan kemacetan di jalan itu klasik, keluar masuknya kendaraan dari perumahan, pusat perbelanjaan dan SPBU sehingga membuat pelambatan arus lalu lintas di jalan itu.
Dosen Teknik Sipil sekaligus Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) R Sony Sulaksono Wibowo mengatakan permasalahan kemacetan di kawasan Cibiru-Cileunyi tidak akan selesai jika tidak ada pembatasan pembangunan kawasan perumahan yang ada di wilayah itu. Pasalnya, volume jalan tak sebanding dengan jumlah kendaraan dan pertumbuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Macet di sana karena Cibiru-Cileunyi merupakan muara semua perumahan di kawasan utara dan sebagian di timur. Kendaraan yang belok kanan, baik yang mau masuk dan yang mau keluar berkonflik dengan kendaraan yang lurus, sementara ruang jalan yang tersedia kurang cukup leluasa untuk kendaraan keluar masuk," kata Sony kepada detikJabar, Selasa (23/4/2024).
Sony menilai, pembatas jalan yang diterapkan dengan cone dan tali tidak banyak membantu. Ia mengatakan peran Pak Ogah atau juru parkir sebenarnya bisa dimanfaatkan. Mereka bisa diberi ilmu yang benar mengenai parkir. Jadi, tidak hanya sekadar mendahulukan yang bayar.
"Hambatan di mulut akses perumahan perlu dirapikan. Itu hal-hal yqng dapat dilakukan saat ini. Ke depan, sebenarnya bisa dengan pelebaran jalan, pemberian median dan area untuk u-turn. Ini bisa dikombinasikan dengan angkutan bus sedang masuk ke kawasan perumahan. Tapi itu pun perlu penataan lajur yang ke perumahan rata-rata cukup sempit," ungkapnya.
Sony juga menyoroti terkait pembangunan perumahan yang masif dilakukan di wilayah tersebut. Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi terkait perizinan tersebut.
"Untuk sementara ini, sebaiknya izin pengembangan kawasan perumahan dihentikan dulu saja. Izin perumahan harusnya disusun berdasarkan daya dukung lingkungan dan daya dukung jaringan jalan. Konsep ini belum ada di Bandung dan juga payung hukum ditingkat UU," terang Sony.
Disinggung terkait wacana pembangunan underpass Cibiru dan flyover Cileunyi, menurut Sony itu juga tak akan menjadi solusi kemacetan di wilayah tersebut.
"Underpass Cibiru hanya solusi untuk kawasan bundaran saja yang tidak berdampak sampai ke arah Cileunyi. Flyover dan bahkan tol yg menyambung dari Pasteur sampai Cileunyi pun sifatnya hanya memindahkan kemacetan, dan akan menjadi kemacetan lebih parah ke depan," sebut Sony.
"Kita lihat flyover Pelangi, Gatsu dan Supratman. Apakah sekarang kawasan tersebut lebih lancar? Seperti Antapani, Ahmad Yani dan Laswi?" tambah Sony.
Dalam hal mengatasi permasalahan kemacetan, pemerintah juga harus mengevaluasi juga terkait perizinan pembangunan perumahan dan juga mewujudkan sistem transportasi yang baik. "Dalam membangun kota yang nyaman huni, perlu ada konsistensi kebijakan pengambangan kawasan dan sistem transportasi yang saling mengisi. Pengembangan kawasan dan sistem transportasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri," tuturnya.
"Dalam kota yang sudan tumbuh padat seperti Bandung, kapasitas jaringan transportasi menjadi batasan pengembangan kawasan dan yang sedang tumbuh seperti kota-kota kecil, dan sedang tumbuh menjadi kota besar, atau rencana aglomerasi pengembangan kawasan harus disinergikan dan sejalan dengan perencanaan jaringan transportasi," pungkasnya.
(wip/sud)
