.webp)
Dosen Fakultas Komunikasi (Fikom) Universitas Islam Bandung (Unisba), Muhammad E Fuady menilai langkah Ema Sumarna mengundurkan diri dari jabatan Sekda Kota Bandung adalah langkah tepat. Sebagai pengamat, ia melihat tak semua pejabat akan melakukan langkah yang sama jika terhimpit kondisi tak ideal.
"Sebenarnya pejabat bila mengundurkan diri, karena tersandung kasus hukum misalkan, itu adalah suatu langkah yang baik ya patut diapresiasi. Selama ini kan seringkali berdalih karena ada asas praduga tak bersalah, tidak merasa bahwa dia harus mengundurkan diri gitu. Banyak pejabat yang misalkan tersandung kasus tidak melakukan itu (mundur), menunggu putusan pengadilan misalkan," ucapnya saat dihubungi detikJabar, Jumat (15/3/2024).
Setelah ini, menurut dia perlu ada pihak yang menggantikan Ema, namun dengan track record yang menjanjikan. Sejauh ini, ia pun melihat Kota Bandung mencari sosok Sekda yang memang asli orang Bandung atau orang Sunda, sehingga paham persis dengan tradisi, budaya, dan tata kelola pemerintahan di kota Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, tentu saja sosok yang mau turun ke lapangan dan menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat langsung. Sekedar mengingat kembali, sosok Ema Sumarna cukup dikenal masyarakat Kota Bandung sebagai pejabat yang kerap monitoring ke lapangan dan punya fokus di bidang sampah serta penataan PKL.
"Kemungkinan dari pihak internal (Plh Sekda), kalau menurut saya. Bandung itu kan punya banyak persoalan, kalau untuk publik itu isu kebersihan ya sampah, lapangan kerja, kriminalitas, kemacetan, dan banjir. Kita harus akui lah, Pak Ema ini kan sudah puluhan tahun mengabdi," tuturnya.
"Jadi memang harus orang yang tepat, cepat bekerja, memahami persoalan yang dihadapi publik, dan membantu Wali Kota, dan jangan lupa yang good governance ya. Bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih, tata kelola yang sudah seharusnya," lanjut Fuad.
Sekedar diketahui, pengajuan pengunduran diri oleh Ema, dilakukan di hari yang sama saat muncul nama-nama bocoran lima tersangka baru dalam pengusutan kasus korupsi proyek Bandung Smart City oleh KPK.
Sejak berhembus kabar penetapan status tersangka korupsi kembali membidik pejabat Pemkot Bandung, baik Pj Wali Kota maupun Sekda Kota Bandung jarang terlihat dalam agenda-agenda Pemkot Bandung.
Saat ditanya akan kah warga Kota Bandung jadi krisis kepercayaan, kata Fuad, nampaknya kasus-kasus yang menimpa Kota Bandung beberapa tahun ke belakang tak akan berpengaruh. Seperti diketahui, kasus korupsi menjerat pejabat Pemkot Bandung juga terjadi pada tahun 2013 di era Walkot Dada Rosada dan Sekda Edi Siswandi.
"Masyarakat kita ini memang seringkali melupakan kasus-kasus atau persoalan yang pernah terjadi, relatif mudah memaafkan. Kalau pun misalkan ternyata ada beberapa persoalan, misalkan pengadilan menyatakan bersalah dalam kurun waktu yang relatif lama publik akan abai," ujar dia.
"Masyarakat biasanya mengabaikan hal tersebut, padahal seharusnya bisa menjadi sebuah hukuman. Karena kan mereka dulu ada sumpah jabatan, berjanji kepada publik untuk tidak melakukan pelanggaran. Masyarakat seringkali mengabaikan, apalagi sekarang publik kita tuh belum teredukasi sehingga khawatir isu-isu seperti ini nggak sampai kepada publik," imbuh Fuad.
(aau/yum)
