.webp)
Ratusan tenaga honorer dari tingkat guru, tata usaha, dan operator sekolah se-Kabupaten Purwakarta mengepung kantor DPRD kabupaten Purwakarta. Mereka datang untuk meminta anggota dewan mengusulkan tuntutannya ke tingkat pemerintah pusat maupun provinsi.
Adapun tuntutan mereka yakni meminta langsung diangkat menjadi ASN-PPPK tanpa tes. Pasalnya mereka yang datang ini adalah mereka yang sudah ikut tes PPPK dan lolos passing grade. Selain itu, mereka juga meminta kuota PPPK ditambah.
"Saya udah menjadi guru honorer selama 16 tahun, baru ikut (seleksi) PPPK tahun lalu dan Alhamdulillah lolos, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan pengangkatan atau penempatan," ujar Mela guru SMP SATAP 1 Kutamanah kepada detikJabar di sela-sela aksi, Kamis (29/02/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mela menegaskan, aksi ini untuk menuntut hak-haknya dan sejumlah honorer lainnya yang sudah memenuhi persyaratan menjadi ASN-PPPK. Dia tidak ingin kejadian memilukan terjadi, tenaga yang baru masuk bisa langsung diangkat menjadi PPPK.
"Pengangkatan dengan afirmasi masa kerja dan umur agar menjadi prioritas utama. Kejelasan nasib bagi tenaga pendidik, operator sekolah dan penjaga yang ada dilingkungan sekolah, agar tidak ada tes lagi karena kami sudah lolos passing grade. Jangan melakukan tes secara umum. Orang yang baru, bisa langsung diangkat, sedangkan kami sudah menjadi honorer belasan tahun," katanya.
Hal senada juga dikatakan oleh Nurhalimah, seorang guru yang sudah mengabdi 13 tahun di SMP SATAP 1 Kutamanah. Dia meminta agar kuota penerimaan PPPK ditambah, sehingga bisa mengakomodir lebih banyak yang diangkat.
"Kami meminta penambahan kuota formasi untuk guru dari 260 orang menjadi 2080 orang pada rekrutmen PPPK tahun 2024 ini," katanya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta, Wahyu Wibisono, menyebutkan, pihaknya menerima aspirasi tuntutan yang di suarakan oleh massa aksi. Namun ia mengingatkan tentang kekuatan bayar pegawai yang hanya 30 persen dari total APBD.
"Mereka berharap pemerintah pusat untuk pada tahun ini ada rencana tes PPPK mereka di ikut sertakan tapi tidak ikut tes, kedua penambahan kuota yang diusulkan mereka ke Pemda, tadi pak sekda sudah menyampaikan harus menjadi keseimbangan organisasi, jangan sampai di penuhi nanti berdampak pada bila sudah diangkat tidak bisa di bayar kan gajinya," ujar Wibi sapaan akrabnya.
Pemda Purwakarta melalui dinas pendidikan mencari solusi yang terbaik untuk para tenaga honorernya. Salah satunya dimungkinkan menaikkan tunjangan atau hal lain.
Massa datang ke Gedung DPRD Purwakarta sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka tiba dengan menggunakan pakaian serba hitam dan pita merah yang terikat di lengan. Selain itu, mereka juga membawa berbagai atribut yang bertuliskan sejumlah tuntutan.
Setelah melakukan audiensi, mereka berencana melakukan asli serupa pada tanggal 05 Maret 2024 mendatang. Kemudian massa membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB.
(dir/dir)
