.webp)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah resmi jadi Menteri ATR/BPN. Ia sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (21/2/2024).
Proses AHY menjadi menteri berjalan singkat. Bahkan, prosesnya hanya memakan waktu tiga hari saja.
Dikutip dari detikNews, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, mengatak awal pekan ini AHY mendapatkan kabar. Sehari berselang, AHY bertemu Mensesneg Pratikno, sehari berikutnya langsung dilantik jadi menteri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kok, baru Senin malam ditelepon, Mas Pratikno lalu kemudian Selasa pagi bertemu Pak Jokowi, hari ini pelantikan," kata Andi kepada wartawan di gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Di sisi lain, AHY dinilai memiliki kemampuan menuntaskan seluruh program di Kementerian ATR/BPN meskipun tersisa delapan bulan.
"Agar supaya sebelum atau pada masa Presiden Jokowi selesai masa jabatan, itu bisa dituntaskan, paling tidak dipercepat, ini dia tugas Mas AHY, karena itu dia membutuhkan leadership dan manajemen. Dan itu yang dipunyai oleh Mas AHY, mungkin itu yang dilihat oleh Pak Jokowi," ucapnya.
Sementara itu, ia mengungkap pertimbangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merestui AHY diangkat menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya mendapat tawaran pasca-Pemilu 2024.
"Ya karena pemilu sudah selesai, pemilu sudah selesai, di negara-negara demokrasi manapun ketika pemilu kompetisi sudah selesai, sekarang kan tinggal penghitungan saja, maka ya kita bersatu lagi untuk membangun bangsa ini dan kami mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan pemerintahan ini," ujarnya.
Menurut Andi, posisi Menteri ATR/BPN kosong karena Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI. Ia juga menyebut posisi jabatan Menteri ATR/BPN strategis.
"Karena Pak Hadi dilantik atau digeser posisinya, jadi Menko Polhukam yang kosong karena Pak Mahfud, menghadap posisi di menteri ATR dan ini juga ada kementerian yang sangat strategis, terutama bagi rakyat," ungkapnya.
"Ini boleh dikatakan kementerian yang politis, pada dasarnya karena tujuannya pelayanan, pelayanan untuk sertifikasi, pelayanan untuk mengatasi sengketa-sengketa lahan, pelayanan untuk menghajar mafia-mafia tanah dan lain sebagainya, jadi karena itu ini sangat strategis," sambungnya.
Artikel ini telah tayang di detikNews dengan judul Demokrat: AHY Senin Ditelepon, Selasa Ketemu Jokowi, Rabu Pelantikan
(bel/orb)
